Ada Yang Aneh dari Sidang Paripurna DPR-RI, RUU Perkoperasian Gagal Disahkan

Pipnews.co.id, Jakarta – Terus terang saja pipnews.co.id ikut hadir di Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada 26 September 2019,n untuk menyaksikan ketok palu pengesahan RUU Perkoperasian menjadi Undang-undang oleh pimpinan DPR-RI, karena agendanya sudah dijadwalkan hari itu. Tapi hingga persidangan berakhir sekitar pukul 13.30 WIB (mulai pukul 11.30 WIB), tidak sekalipun RUU Perkoperasian dibicarakan atau disebut oleh Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto, selaku pimpinan sidang. Entah apa alasannya.

Padahal, sesuai agenda yang tertera pada lembaran undangan, salah satu yang akan disahkan pada Paripurna hari itu adalah RUU Perkoperasian. Ketika hal itu ditanya kepada Agus Hermanto, ia tidak dapat memberi perjelasan yang pasti, dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung ke Panja RUU Perkoperasian. Bahkan termasuk Menteri Koperasi Puspayoga, juga tidak dapat memberi jawaban dan buru-buru pulang meninggalkan komplek DPR-RI.

Sebelumnya, dalam pembahasan tingkat I RUU Perkoperasian 13 September lalu di Komisi VI DPR-RI telah ditetapkan dan disetujui RUU Perkoperasian dibawa ke pembahasan tingkat II di Paripurna DPR-RI, untuk kemudian disahkan menjadi Undang-undang. Tapi jangan dikira
pertujuan ini mulus-mulus saja, soalnya pembahasannya lebih dulu diawali dengan perdebatan yang cukup alot pro-kontra di antara 10 fraksi yang ada di Komisi VI DPR-RI.

Saat dibacakan pendapat akhir masing-masing fraksi, ada empat fraksi yang menolak RUU Perkoperasian dibawa ke Paripurna DPR-RI, yaitu PDIP, Gerindra, PKB dan PPP. Sedang yang setuju enam fraksi, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN dan Hanura. Sesuai aturan main, enam fraksi yang setujulah pemenangnya, untuk kemudian disetujui dibawa ke paripurna. Pertanyaannya, apakah pro-kontra masih berlanjut sehingga kesepakatan batal dan buntutnya gagal disahkan menjadi Undang-undang.

Dalam catatan Pipnews, ada tiga hal yang memang tampak aneh dari Paripurna DPR-RI kali ini. Pertama adalah soal kehadiran Anggota Dewan peserta Paripurna, yang jumlahnya tak lebih 75 orang dari 560 an Anggota DPR-RI. Namun anehnya daftar hadir yang dilaporkan dan ditandatangani tercatat sebanyak 283 orang, yang tentunya dianggap cukup kourum. “Karena yang hadir tercatat 283 orang, itu berarti cukup kourum untuk melanjutkan sidang,” kata Agus seraya mengetuk palu.

Sementara kedua, adalah tentang Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga yang juga hadir dalam Paripurna itu. Tapi anehnya, ia hadir bukan mewakili Kementerian Koperasi dan UKM untuk urusan RUU Perkoperasian, melainkan sebagai wakil pemerintah untuk mengesahan RUU Ekonomi Kreatif. Apa tidak aneh. Lantas di mana RUU Perkoperasian di sembunyikan, padahal ia sendiri (selaku pemerintah) yang mengajukan RUU ini ke DPR-RI untuk disahkan sebagai Undang-undang.

Sebagai wakil pemerintah, Puspayoga membacakan pendapat akhir tentang pengesahan RUU Ekonomi Kreatif menjadi Undang-undang. Kecuali itu ia juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi X DPR-RI, dan sekaligus bertindak menerima berkas Undang-undang Ekonomi Kreatif dari pimpinan sidang Agus Hermanto.

Keanehan ketiga adalah soal surat undangan yang diedarkan Setjen DPR-RI, yang salah satu agendanya adalah pengesahan RUU Perkoperasian, yang jadwalnya berada pada sesi ke-4 persidangan. Tapi entah kenapa, tanpa pemberitahuan sebelumnya sesi ke-4 tiba-tiba berubah menjadi pengesahan RUU Wawasan Nusantara, padahal pengesahan RUU ini tidak tercantum dalam jadwal undangan. Lantas, kapan jadinya RUU Perkoperasian disahkan. Kita tunggu saja pemberitahuan dari Setjen DPR-RI, soalnya masih ada Rapat Paripurna terakhir pada 30 September 2019. “Mudah-mudahan RUU Perkoperasian masuk dalam agenda berikutnya dan disahkan menjadi Undang-undang,” kata Sekjen Dekopin Moh. Sukri berharap.

Yang disahkan dalam Paripurna DPR-RI tangga 26 September 2019 adalah sbb: 1) Pengangkatan 5 orang Anggota BPK periode 2019 – 2024, yaitu Pius Lustrilanang, Daniel Lumbantobing, Hendra Susanto, Ahsanul Qosasi dan Harry Azhar. 2) Pengesahan RUU Sumberdaya Mineral untuk Pertahanan Negara, 3) RUU Ekonomi Kreatif dan 4) RUU Wawasan Nusantara. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.