Anggota DPR Darmadi Durianto Dukung Kemenkop UKM Naik Kelas

Pipnews.co.id, Jakarta – Darmadi Durianto yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, mendukung Kementerian Koperasi dan UKM agar naik kelas menjadi kementerian yang dapat melaksanakan kebijakan teknis operasional, sehingga menumbuhkan semangat para penggiat koperasi di Indonesia.

Pernyataan disebut diatas isampaikan oleh Darmadi saat didaulat menjadi pembicara pada Pelatihan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Jakartra, Senin (26/3). “Kita berharap Kementerian Koperasi dan UKM tidak hanya sekedar membantu Presiden dalam perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi dan melaksanakan fungsi koordinasi serta sinkronisasi program-program Pemerintah saja. Tapi di luar itu juga menjhadi pelaksana kebijakan tehnis operasional,’ tutur Darmadi melalui keterangan tertulis (27/3).

“Amandemen UU 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara sangat dibutuhkan dengan tujuan supaya Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian yang dapat melaksanakan kebijakan teknis. Ini juga menjadi hal yang sangat penting dan prioritas bagi Komisi VI, supaya Kementerian Koperasi dan UKM bisa menciptakan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi dan mumpuni, terutama menghadapi persaingan saat ini,” lanjut Anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

Darmadi mengungkapkan, Kementerian Koperasi dan UKM selama 3 tahun ini telah menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Salah satu prestasinya adalah berhasil menaikan angka kewirausahaan dari 1,6 menjadi 3,2. Pencapaian yang luar biasa.

Apabila Kementerian Koperasi dan UKM dapat naik kelas, maka akan berdampak positif bagi perkembangan koperasi dan semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Pancasila. Apalagi, jumlah UMKM yang saat ini berjumlah 59.7 Juta masih membutuhkan pembinaan agar bisa bertumbuh.

“Dapat menumbuhkan semangat para penggiat koperasi yang ingin berbisnis di berbagai sektor produksi yang bisa langsung berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM saja, tanpa perlu lagi melalui Kementerian Teknis yang membidangi sektor-sektor ekonomi lain,” jelasnya.

“Salah satu keluhan masyarakat, khususnya para penggiat koperasi adalah tidak adanya kewenangan teknis yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Aturan yang ada, dirasakan tidak sejalan dengan semangat koperasi,” tambahnya.

Kemudian, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP). “Keberadaan LPS-KSP menurut saya penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan meminimalkan risiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.