Aturan PPh dalam PP No 46/2013 Belum Mencerminkan Keadilan bagi Koperasi dan Usaha Mikro

PIPNews, Sukabumi-Pemberlakuan pajak penghasilan (PPH) satu persen kepada UMKM memang dirasakan memberatkan bagi pelakunya. Kecuali untuk usaha menegah pasti maklum, tetapi belum bagi usaha kecil. Kebijakan tersebut tetap dirasa sangat memberatkan. Di sisi proses pembukuannya juga masih dianggap rumit.

Polemik itu telah lama bergulir di kalangan pelaku UMKM, atau tepatnya sejak regulasi tersebut diketuk palu pemerintah pada 2013. Seiring belum diterimanya oleh pelaku, pemerintah pun menanguhkan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2013 tentang Pajak Penghasilan bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Dalam masa penangguhan itu pun banyak kepala daerah menginginkan. kebijakan selanjutnya kalau dimungkinkan untuk menihilkan atau mengenolkan pajak bagi pelaku UMKM. Salah satu diusulkan Gubernur Jawa Timur Sukarwo, seperti banyak dilansir media (06/5/2015). Kecuali untuk usaha menengah kata Pak De Karwo, begitu biasa disapa, pemberlakuan pajak satu persen bisa dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Kata Sukarwo lagi dengan pemberlakuan pajak tersebut justru akan memperlemah daya saing UMKM di era perdagangan bebas Asean ini. Malah sebaliknya pemerintah harus menyuntik dana guna membantu UMKM mengembangkan usahanya.

Kini lima tahun sudah PP tersebut ditetapkan, rupanya para pelaku UMKM pun masih belum lega untuk menerimanya. Sehingga Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, sebagai lembaga yang menaunginya, meminta pemerintah lebih bijaksana lagi dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku koperasi dan UMKM.

Asisten Deputi (Asedep) Pembiayaan Nonbank dan Perpajakan, Kemenkop dan UKM, Suprapto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Advokasi Perpajakan Bagi KUMKM di Sukabumi, Kamis (15/2).

Pada acara yang dibuka Kepala Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi ini, Ayeb Supriatna, dan menghadirkan para pengurus koperasi, pembina KUMKM dan Dekopinda Sukabumi. Suprapto menambahkan bahwa peraturan yang ada, yakni PP No 46/2013 ini dinilainya belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

“PP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi koperasi, karena menurut gerakan koperasi harus dibedakan. Kalau kita analogikan, semisal transaksi anak dengan orang tua masa harus dikenakan pajak. Beda dengan orang luar karena ada nilai ekonomisnya,” ungkapnya.

Masih kata Suprapto, pengenaan pajak bagi koperasi tidak bisa disamakan antara transaksi anggota dan nonanggota. Karena itu lanjut dia, Menkop dan UKM Puspayoga telah mengirimkam usulan revisi PP tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, sejak November 2017 yang hingga saat ini belum ada realisasi. “Peraturan tersebut harus membedakan transaksi dengan anggota dan non anggota. Jadi semuanya tidak harus kena pajak,” tandasnya lagi.

Sementara menurut praktisi koperasi dari Institut Manajemen Koperasi (IKOPIN), Sukmahadi, bahwa permasalahan pajak yang selama ini dialami gerakan koperasi disebabkan adanya perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi koperasi dengan pajak. Jika ada perbedaan antara akuntansi koperasi dengan pajak, maka akan dilakukan rekonsiliasi fiskal. “Gerakan koperasi perlu mengetahui pendapatan dan biaya apa saja yang diakui pajak,” ujar Sukmahadi.

Perihal lain yang masih dipersoalkan adalah tentang ambang batas pajak pertambahan nilai (PPN) dan penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPh final untuk KUMKM. Namun dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah telah memasukkan rencana penurunan dua tarif itu.

Tarif PPh KUMKM diatur dalam PP No46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Beleid itu mengatur wajib pajak yang memiliki penghasilan dari suatu usaha tetapi tidak lebih dari Rp 4,8 miliar, sesuai batasan PKP, maka dikenai tarif PPh yang bersifat final senilai 1 persen.

Jika saat ini KUMKM dikenakan pajak final 1 persen dari omzet per tahun, maka direncanakan mulai 2018 ini akan diturunkan menjadi 0,25% dari omzetnya. Rencana ini akan tertuang dalam revisi PP No 46/2013. Dengan tarif tersebut dan perhitungan sederhana, diharapkan bisa mendongkrak kesadaran KUMKM untuk membayar pajak. (Maskop/AWes).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.