Badan Hukum Koperasi Wajib Terobos Internal Bank Sampah

Pipnews.co.id, Jakarta 20 Mei 2018

Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di bulan Maret tahun 2017 lalu di Palembang mulai melangkah menunjukkan eksistensinya. Kemenkop & UKM terus berupaya masuk ke ranah Bank Sampah secara teknis agar permasalahan limbah sampah dapat diselesaikan dengan baik dengan melibatkan lintas kementerian dan seluruh elemen masyarakat.

Prinsip koperasi sangat tepat dipakai untuk pengelolaan sampah dalam bentuk bank sampah. Dalam pelaksanaan bank sampah, bank sampah harus melibatkan semua orang dalam bentuk komunitas. Mulai dari rumah tangga sebagai penghasil sampah, lalu dibawa sampah tersebut ke bank sampah untuk dijadikan sebagai bahan baku menjadi barang pakai yang bernilai ekonomis.

Kemudian barang yang dikolola oleh bank sampah dapat dijual ke pasaran dipakai kembali oleh masyarakat. Demikian siklus sampah secara singkat diutarakan oleh Rinaldo, Ketua Advokasi Rumah Kajian dan Advokasi Kerakyatan (RAYA) Indonesia, sebagai pemerhati persampahan kepada media ini.

Siklus itu, lanjut Rinaldo, setiap pelakunya saling berkaitan. Sedangkan koperasi dalam prinsipnya juga mengajak secara personal orang-orang yang terlibat dalam unit usaha koperasi untuk menjalankan usaha secara komunitas. Tidak ada bedanya dengan Bank Sampah, ujarnya menceritakan persamaan proses mekanisme bank sampah dikaitkan dengan prinsip koperasi.

Hanya saja, bedanya adalah, bank sampah yang sudah berjalan banyak yang tidak memiliki badan hukum. Sehingga masyarakat menilai bank sampah hanya sebagai bisnis orang perorang dalam yang mencari keuntungan pribadi. Sedangkan dalam bisnis bank sampah bukan hanya mencari keuntungan, melainkan ada prinsip sosial, didikan dan menghimpun.

Jadi, bank sampah sangat tepat jika memiliki badan hukum koperasi atau yayasan. Hanya kalau Yayasan dalam prakteknya sama sekali tidak boleh mencari keuntungan, sedang bank sampah sangat perlu mencari keuntungan, hanya keuntungan dalam koperasi akan kembali lagi kepada anggota (komunitas) yang dibagi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), jelasnya sembari menjelaskan bahwa koperasi dapat terlibat aktif dalam proses bank sampah mulai dari pengumpulan sampah, proses sampah menjadi barang jadi, dan dijual ke pasaran.

Keterlibatan Kementerian Koperasi dan UKM, jelas Rinaldo, semua ada dalam regulasi undang-undang. Baik itu UU No.25 tahun 1992 tentang Koperasi sebagai badan hukum penggerak ekonomi kerakyatan. Kemudian UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah kepada masyarakat akan tetapi ada juga ancaman-ancaman pidana dalam pengelolaan sampah itu.

Kaitannya adalah, badan hukum Koperasi sangat tepat menerima bantuan pemerintah karena susuai dengan fungsi sosial yang dimiliki oleh badan hukum koperasi, selain itu badan hukum koperasi dapat meminimalisir ancaman-ancaman pidana dalam undang-undang tersebut karena dilakukan secara profesional.

Lalu, Perpres No.97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga melibatkan 27 Kementerian dan lembaga pemerintah, Kemenkop dan UKM masuk dalam bagian itu, jelas Rinaldo.

Ditempat terpisah, menyikapi pengelolaan sampah, Kemenkop & UKM memang tidak lepas ikut mengawal bank sampah. Terlihat pada Forum Discussion Group (FGD) yang diselenggarakan Deputi Restrukturisasi – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (Kemenkop & UKM) dengan tema “Bank Sampah Sebagai Entity Bisnis Koperasi” di Bogor, Akhir bulan April 2018 lalu.

Statment Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Ir. Halomoan Tamba, MBA pada agenda itu menerangkan bahwa diselenggarakannya FGD Bank Sampah itu berlatar belakang adanya MoU yang pernah dilakukan oleh kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pihaknya siap berperan dan membantu memfasilitasi pegiat komunitas Bank Sampah dalam perwujudan usaha dalam bentuk koperasi”, ujarnya dihadapan para peserta dari komunitas bank sampah, aktifis lingkungan hidup, Dewan Koperasi Indonesia, bahkan terlihat sebagai nara sumber dari KLHK dan undangan lainnya yang hadir. (agus/dino).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.