Nasional

Bahlil Lahadalia: Investasi Rp 708 Triliun Mangkrak Ditinggalkan Kepala BKPM Sebelumnya Sudah Dieksekusi Rp 474 Triliun

Pipnews.co.id, Jakarta – Indonesia saat ini menjadi negara berkembang yang sangat membutuhkan investasi. Selain untuk mengejar ketertinggalan diberbagai sektor, investasi pun akan memiliki kontribusi cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sayangnya Indonesia belum memanfaatkan investasi belum maksimal. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang tidak berjalan mulus, yang mengakibatkan penaman investasi berjalan seret.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ada banyak “PR” yang ditinggalkan kepala kepala BKPM sebelumnya, yang permasahannya sulit diatasi, mulai dari ego sektoral, aturan tumpang tindih hingga urusan tanah. Warisan PR ini menghasilkan investasi mangkrak senilai Rp 708 triliun.

“Inilah sebenarnya masalah investasi yang selama ini saya hadapi yang diwariskan Kepala BKPM senior, yaitu ego sektoral, aturan tumpang tindih di kabupaten-kota-provinsi, kemudian urusan tanah,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang kenudian dilansir dalam siaran pers BKPM (5/3/2021).

Menurut Bahlil itulah akumulasinya yang mangkrak selama 6 tahun terakhir senilai Rp 708 triliun. Meski begitu diakuinya investasi mangkrak itu secara bertahap sudah mulai dieksekusi. “Waktu kita masuk di BKPM, itu ada Rp 708 triliun investasi mangkrak, tapi sekarang sebesar Rp 474,9 triliun sudah tereksekusi,” kata Bahlil, yang juga mantan Ketua Umum Hipmi.

Ia menjelaskan, hal itu bisa dicapai tak lepas dari beberapa aturan yang dikeluarkan untuk memudahkan eksekusi investasi mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha hingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Makanya sekarang ada Inpres Nomor 7 dan turunan UU Cipta Kerja di PP Nomor 5. Ini adalah cara untuk reslisasi  investasi,” ujar Bahlil, yang putra kelahiran kota Sorong, Papua Barat.

Adapun melakui Inpres Nomor 7 Tahun 2019, Presuden, Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi seluruhnya kepada Kepala BKPM.

Sementara itu pada PP Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja mengatur mengenai penguatan sistem izin usaha terintegrasi secara elekronik atau online single submission (OSS).

Dalam aturan baru ini, Norma Standar, Prusedur dan Kreteria alias NSPK izin usaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha. “Jadi tidak ada lagi acuan acuan lain dalam implementasi perizinan berusaha,” pungkas Bahil Lahadalia. (Yannes).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button