Nasional

Bank BNI Siapkan Dana Rp 24 Triliun untuk Restrukturisasi UMKM Binaannya yang Terdampak Covid-19

Pipnews.co.id, Jakarta – Tak tanggung-tanggung, nilainya pun cukup besar yakni Rp 24 triliun lebih. Itulah jumlah dana yang disiapkan Bank BNI (Perserol) Tbk untuk restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak Covid-19 yang selama ini sudah menjadi binaannya.

“Upaya itu dilakukan, guna membangkitkan kembali ekonomi dan memperbaiki usaha pelaku UMKM. Sedikitnya ada 183 ribu debitor UMKM yang direstrukturisasi dan domisilinya tersebar di outlet Bank BNI seluruh Indonesia,” kata AVP Group Head of Goverment Program BNI Chandra Bagus Sulistiyo, dalam diskusi daring Katadata di Jakarta Sabtu (27/6)

Chandra menjelaskan, ada tiga program relaksasi yang bakal diberikan perseroan, yakni penundaan pokok angsuran, pembebasan bunga hingga enam bulan kedepan dan perpanjangan jangka waktu kredit. Meski begitu sesuai ketentuan kelonggaran ini bakal diterapkan dalam jangka waktu pendek.

Selain merestrukturisasi kredit kata Chandra, BNI memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada UMKM binaannya. Hasilnya, sebagian besar UMKM bertransformasi melakukan penjualan secara daring. Karena itu BNI memberikan pelatihan pelatihan kepada UMKM yang bekerjasama dengan kementerian terkait dan platform e-commerce untuk menciptakan pasar.

Adapun bentuk pelatihsn yang diberikan BNI mengacu pada tiga pedoman yakni proses produksi yang mengutamakan protokol kesehatan, penggunaan digital banking guna mengurangi potensi penularan virus melalui uang tunai dan tetap melakukan physical distancing atau jaga fisik. “Ketiga kami.menggerakkan marketing online dan sudah kerjasama dengan Tokopedia serta beberapa market place yang ada di Indonesia,” kata Chandra.

Hal serupa untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM pun dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan belanja barang dan jasa Kementerian dan Lembaga kepada produk UMKM dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Saya memberikan apresiasi tinggi terhadap LKPP dalam memprioritaskan belanja  kementerian/lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja Rp 700 triliun bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melalui keterangan tertulis 17 Juni 2020. (Yan).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button