Nasional

Bank Bukopin Riwayatmu Dulu Milik Koperasi dan Didirikan Gerakan Koperasi Kini Jadi Milik Korea

Pipnews.co.id, Jakarta – Saat gedung kantor pusat Bank Bukopin di Jalan MT Haryono Jakarta ini diresmikan pemakaiannya oleh Presiden Soeharto tahun 1987,  kepemilikannya 100 persen masih milik Gerakan Koperasi karena nsmanya masih Bank Umum Koperasi Indonesia.

Ribut ribut soal kepemilikan PT Bank Bukopin Tbk, tampaknya masih terus berlanjut, setidak karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih bersiteru  dengan Sadikin Aksa, mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo. Sadikin Aksa, yang juga keponakan Jusuf Kalla dituding mengabaikan perintah tertulis OJK terkait kepemilikan saham Bank Bukopin.
.
Sementara PT Bosowa Corporindo sebelumnya adakah pemilik saham pengendali Bank Bukopin Tbk, sebelum kemudian diambil oleh  KB Kookmin Bank, sebuah bank kelas dunia milik Korea.

Mengutip siaran pers PT Bank Bukopin Tbk yang disampaikan oleh Direktur Utama Rivan A Purwantono beberapa waktu lalu menjelaskan, terhitung mulai tgl 9 Februari 2021 PT Bank Bukopin Tbk telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk, termasuk logo nya juga diganti. Hal ini terjadi karena kini pemilik saham pengendali bank ini telah beralih kepada KB Kookmin Bank, milik Korea Selatan, yang sebelumnya dipegang PT Bosowa Corporindo.

Rivan mengatakan, Kookmin Bank masuk menjadi pemegang saham Bank Bukopin Tbk sejak Agustus 2018, dan hingga sekarang dan yang disuntikkan Kookmin Bank ke Bank Bukopin sekitar US$ 600 jutaatau setara Rp 8,82 triliun. “Rinciannya sebesar US$ 250 juta untuk tambahan modal dan US$ 350 juta untuk membantu likwiditas,” kata Rivan.

Dengan masuk dana Kookmin Bank ke Bank Bukopin senilai disebutkan tadi lanjut Rivan maka kini komposisi pemegang saham di Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) sebagai berikut. KB Kookmun Bank (67%) sebagai pemilik saham pengendali, kemudian PT Bosowa Corporindo (11,8%), lalu Pemerintah RI (3,18%) dan masyarakat (18,14%). Boleh jadi pada saham milik masysrakat ini di sana ada ikut tergabung saham pendiri ( Induk-induk Koperasi).

Masih Rivan, kini Bank KB Bukopin Tbk ada di 24 provinsi dengan 43 Kantor Cabang Utama, 175 Kantor Cabang Pembantu dan 162 Kantor Kas. Di luar itu masih ada 9 Kantor Fungsional, 25 Payman Point dan 834 ATM Prima dan ATM Bersama.

Tapi terlepas dari siapapun yang kini menjadi pemilik Bank Bukopin (pemilik saham pengendali), bagi gerakan koperasi tentunya sudah tidak berpengaruh apa apa lagi. Karena bank itu sudah lama lepas dari tangan gerakan koperasi, yaitu sejak zaman reformasi.

Dalam catatan Pipnews (dulu majalah PIP/Dekopin),  lepasnya Bank Bukopin dari koperasi terjadi saat krisis moneter (krismon) melanda tanah air tahun 1998. Saat itu Bank Bukopin yang Direktur Utama nya Indra Kusuma mengalami kerugian besar sekitar Rp 850 miliar, yang buntutnya Bank Bukopin diambil alih pemerintah, dalam hal ini masuk kandang BPPN (badan penyehatan perbankan nasional).

Setelah Bank Bukopin kembali sehat ditangan BPPN dan sahamnya (saham baru disebut saham B) hampir semua sudah menjadi milik pemerintah, dijual kembali kembali kepada pemilik saham lama/pendiri (saham, A) dalam hal ini Induk-induk Koperasi.

Semula sebelum krismon  terjadi (1998) saham milik kelompok koperasi menjadi saham pengendali di Bank Bukopin sebesar 38%. Tapi setelah masuk BPPN dan kemudian dihitung saham kelompok koperasi tinggal 2,5%. Nyaris habis tinggal (0) akibat kerugian yang sudah disebutkan tadi. Dalam kasus ini Indra Kusumah masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut.

Sayangnya saat saham (B) ini ditawarkan kembali kepada kelompok koperasi pendiri Bank Bukopin, tidak.satu pun di antara Induk Koperasi ini yang mampu membelinya.  Al hasil, hampir sebagian besar saham (B) ini diborong Koperasi Bulog (Kopelindo) dan Yayasan Bulog, serta pemilik saham lainnya di antaranya MPI (masyarakat perkayuan Indonesia).

Sejak saat itu, boleh dikatakan Bank Bukopin sudah lepas dari tangan koperasi. Saham (A) yang tadinya masih ada 2,5%, tahun demi tahun angkanya semakin kecil seiring dengan pertumbuhan permodalan Bank Bukopin

Wisma Koperasi Hilang Begitu Saja

Tapi dibalik hilangnya Bank Bukopin menjadi milik orang lain, ada kisah menarik yang  sangat menyakitkan yang dirasakan oleh Pengurus Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD), dalam hal ini H Soenario (Alm) Bendahara Induk KUD Waktu itu.

Kepada Yannes Sipahutar (wartawan majalah PIP/Pipnews) ia bercerita, bahwa tidak sepeser uang diterima oleh Induk KUD saat Gedung Wisma Koperasi bertingkst VI di Jalan S Parman/Slipi Jaya beralih dari tadinya milik/aset Induk KUD menjadi aset Bank Bukopin.

Pengalihan aset ini terjadi tahun 1986 (kini jadi kantor Bank KB Bukopin Tbk Cabang Slipi) semata mata untuk menambah modal (equiti) agar Bank Bukopin lebih besar karena ingin jadi bank devisa (waktu itu namanya masih Bank Umum Koperasi Indonesia dan berbadan hukum koperasi). Sebagai konvensasi dari pengalihan aset Induk KUD memiliki “Simpanan Wajib Khusus” di Bank Umum Koperasi Indonesia senilai harga gedung dan pertanahannya sebesar Rp 6,5 miliar.

Jadi posisi Induk KUD itu di Bank Umum Koperasi Indonesia selain memiliki Simpanan Pokok, kemudian Simpanan Wajib, juga memiliki Simpnan Wajib Khusus senilai Rp 6,5 miliar.

“Parahnya, simpanan wajib khusus yang ada di Bank Umun Koperasi Indinesia ini, dipersamakan seperti “Modal Penyertaan” kalau di perusahaan PT (perseroan terbatas). Artinya tidak diberi bunga, seperti misalnya deposito atau tabungan,” kata Soenaryo waktu itu bercerita.

Hal seperti ini bisa terjadi, karena diarahkan oleh Menteri Koperasi waktu itu Bustanil Arifin, agar Induk KUD mau menberikan asetnya demi mendorong Bank Umum Koperasi Indonesia bisa cepat lebih besar. Secara kebetulan dua lembaga ini dipimpin oleh orang yang sama, yaitu Lili Kusumah (Alm) sebagai Ketua Umum Induk KUD, dan Lili Kusumah juga sebagai Ketua Umum Bank Umum Koperasi Indonesia.

“Jadi proses pengalihan aset wsktu itu sangat mudah sekali seperti ‘membalik telapak tangan saja’ hanya berupa  sebuah kertas sertifikat yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Lili Kusumah, akhirnya beralihlah gedung Wisma Koperasi itu menjadi milik Bank Umum Koperasi Indonesia,” ujar Soenaryo kepada Pipnews waktu itu.

Selanjutnya, manakala Bank Umum Koperasi Indonesia yang waktu itu (1998) sudah ‘berganti baju’ menjadi berbadan hukum PT, yaitu PT Bank Bukopin mengalami kerugian besar seperti disebutkan tadi, maka simpanan wajib khusus tadi/modal penyertaan milik Induk KUD di  bank itu. seperti lenyap begitu saja termakan kerugian.

Boleh dikatakan, sampai dengan tahun 1992 sebelum Bank Bank Bukopin berubah “baju” menjadi (PT), Induk KUD sebagai salah satu anggota Bank Umum Koperasi Indonesia adalah pemilik simpanan paling besar di bank itu, lantaran memiliki simpanan wajib khusus di bank itu.

“Artinya, gedung itu juga lenyap begitu saja dari tangan Induk KUD,tanpa sepeserpun nilai asetnya pernah kami terima atau nikmati. Sakit hati saya, hanya karena mau membantu Bank Bukopin harta kami jadi lenyap,” imbuh Soenaryo.

Dididirikan 1970 Oleh Gerakan Koperasi

Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) didirikan pada 10 Juli 1970 oleh Gerakan Koperasi Koperasi Indonesia, dalam hal ini sejumlah Induk-induk Koperasi/Koperasi Sekunder Nasional. Di antaranya Induk Koperasi TNI Anggatan Darat (Inkopad), Induk Koperasi TNI Angkatan Laut (Inkopal), Induk Koperasi TNI Angkatan Udara TNI AU (Inkopau), Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), Induk Koperasi Perikanan Indonesia ( IKPI), Induk Koperasi Pertanian ( Inkoptan), Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

Pembentukan ini didasari atas keinginan gerakan koperasi untuk memiliki bank milik sendiri. Lebih dari itu, juga untuk mewujudkan satu dari 10  keputusan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947, yaitu mendirikan sebuah Bank Koperasi, yang hingga pada saat itu belum terwujud.

Pada tahap berikutnya, bergabung Induk KUD sebagai anggota baru, kemudian disusul Induk Koperasi Veteran Indonesia (Inkoveri), Induk Koperasi Angkatan Bersenjata RI (Inkopabri), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo), Pusat Koperasi Pelayaran Indonesia (Puskopelra), Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) dan Koperasi Jasa Audit Nasional (KJAN).

Masih mengutip catatan Majalah PIP, hingga tahun 1982 perjalanan bank ini terkesan seret, dan masih dikelola langsung oleh pengurus dibantu manejer. Barulah kemudian pada tahun 1984 atas dukungan Menteri Koperasi waktu itu Letjen TNI (Purn) Bustanil Arifin SH, bank ini dikelola secara profesional dengan jalan mengangkat tiga orang Direksi, yakni Muhamad Nazif (Direktur Utama, Darman (Direktur Operasi) dan Ismeth Abdullah (Direktur Perkreditan).

Semasa mereka bertiga inilah sebagai direksi Bank Umum Koperasi Indonesia sempat berkantor pusat di Gedung Wisma Koperasi yang sebutkan tadi, sebelum kemudian pindah tahun 1987 ke gedung yang jadi kantor pusat yang sekarang.

Dengan alasan agar bisa lebih cepat dan gesit menghimpun dana dari pihak luar untuk tambahan permodalan, akhirnya Bank Umum Koperasi Indonesia berubah badan hukum dari sebelumnya Koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT) tahun 1992, dan disebut dengan nama Bank Bukopin (tanpa sinonim). Pada saat itu pulalah Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) yang dipimpin Bob Hasan dan Pemerintah RI masuk menjadi pemegang Bank Bukopin, bersama Kopelindo dan Yayasan Bulog.

Pada tahapan berikutnya pasca reformasi , Bank Bukopin semakin besar setelah beberakali melakukan rights issue/penawaran saham baru dan sekaligus menjadi bank terbuka (Tbk). Bersamaan dengan penawaran/penjualan saham baru inilah PT Bosowa Corporindo masuk memborong saham Bank Bukopin dan sempat menjadi pemegang saham pengendali, sebelum kemudian saham pengendali itu diambil alih oleh KB Kookmin Bank milik Korea Selatan pada tahun tahun terakhir ini. (Yannes).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button