Nasional

Berdirinya Gerai Oleh-oleh Khas Kabupetan Bekasi, Dapat Dukungan dari Kemenkop dan UKM

Pipnews.co.id, Cikarang – Langkah dan dukungan diperlukan dari semua pihak, agar produk kuliner khas Bekasi, bisa dinikmati sebagai oleh oleh dari Kabupaten Bekasi. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum wanita, khususnya kaum ibu-ibu menghimpun makanan lokal, dalam wadah “Gerai Bunda Sugih” (GBS) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal tersebut menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, merupakan target PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberikan bantuan permodalan untuk kalangan usaha mikro dan kecil.

Prof Rully menambahkan, karena itu pihaknya menggandeng PNM untuk membantu kaum ibu-ibu yang menjadi pelaku usaha produk lokal yang dikumpulkan sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi.
“Saya kira ini memiliki prospek yang sangat bagus. Apalagi ‘Gerai Bunda Sugih berada di tempat yang sangat strategis di Kabupaten Bekasi ini,” ujarnya di sela-sela kunjungannya di ‘Gerai Bunda Sugih’, di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, beberapa hari yang lalu.

Masih menurut Prof Rully, pengelolanya juga memiliki komitmen yang sangat tinggi. Sehingga apa yang dirintis Ibu Sugih ini kata dia, dapat menghasilkan buah yang baik untuk ke depannya. “Terutama bagi kelompok-kelompok ibu-ibu produktif di Kabupaten Bekasi ini,” tandasnya lagi.

Prof Rully juga menjelaskan, bahwa PNM itu hadir, sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Khususnya bagi kaum ibu yang bergerak di lingkup usaha mikro.

Tak hanya itu imbuh Prof Rully, ada juga Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Koperasi dan UKM, yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang saat ini dikhususkan untuk membantu koperasi.

Selain itu kata Prof Rully juga membantu pelatihan atau diklat-diklat, seperti menyangkut kemasan dan permasalahan lainnya, agar menjadi lebih baik ke depannya. “Termasuk di dalamnya terkait bantuan pengurusan hak merek,” tandasnya.

Adapun terkait bantuan pembiayaan yang akan dilakukan PNM terhadap GBS, nantinya jelas Hadi Purwanto selaku pemimpin PNM ULaMM Cabang Kabupaten Bekasi, pihaknya akan terlebih dahulu mengecek persyaratan yang sesuai dan aturan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil, dengan pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM), dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah.

Menurut Purwanto, PNM ULaMM menjadi gerai layanan di bawah satu atap (one stop shopping) bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi peminjam. Tujuannya, membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang, sekaligus mempercepat kemajuan usahanya.

Purwanto menambahkan, nantinya akan disosialisasikan terkait besaran plafond yang bisa diberikan, termasuk besaran bunga yang dikenakan kepada penerima bantuan permodalan. “Yang jelas, sejak PNM ini berdiri, untuk di Bekasi ini, kami sudah menyalurkan bantuan sebesar 514 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, inisiator terbentuknya GBS, Sri Sugiarti, atau biasa disapa Sugih ini, mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap pelaku usaha kaum ibu-ibu yang tergabung dalam GBS. Yaitu agar pihaknya mendapatkan akses permodalan dari pemerintah. Terutama dari PNM atau LPDB. Karena, masalah permodalan diakui cukup menjadi kendala selama ini, terutama untuk mengembangkan usahanya. “Padahal, potensi yang ada di Kabupaten Bekasi, saya melihatnya sangat bagus, sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah,” ujar Sri.

Ia menambahkan, pelaku UKM wanita dalam hal ini ibu-ibu, saat ini berjumlah sekitar 100 orang. Tapi sampai saat ini kata dia, baru sekitar 60 orang yang bergabung dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

GBS jelas Sri uga memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggotanya, termasuk pengurusan ijin badan hukum dan pendampingan, sehingga para pelaku UKM bisa mandiri dan berkembang. Masih kata dia, keberadaan GBS, juga diharapkan menjadi solusi bagi kaum ibu pelaku UKM yang ada di Kabupaten Bekasi. “Karena itu, saya berharap, program-program pemerintah bisa diimplementasikan ke bawah, agar bisa dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah,” pungkasnya. (Esawe).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button