Cegah Senjakala Koperasi Perikanan, Segera Terbitkan Perpres yang Berpihak

PIPNews, Jakarta-Koperasi Perikanan pernah mengalami masa jaya sekitar 7 tahun. Selebihnya mati suri. Tepatnya sejak ada kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan PPK, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi setelah ada UU tentang Otonomi Daerah, penyelengaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Mencermati kondisi yang tak menggembirakan ini agar tidak berlangsung permanen, maka masyarakat koperasi perikanan minta supaya peran itu dikembalikan lagi. “Jadi mengapa pentingnya koperasi harus mengelola TPI, karena untuk menjamin nelayan itu diurus, intinya itu,” jelas Nurodi di Jakarta, Rabu, (21/2)..

Nurodi yang Ketua Puskud Mina Jabar ini menambahkan idealnya pengelolaan TPI diserahkan kepada koperasi karena pembinaan terhadap para nelayan bisa optimal. Dengan demikian akan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi nelayan anggota koperasi perikanan.

“Ketika kita ingin meningkatkan kesejahteraan nelayan berdasarkan fakta di lapangan, koperasi perikanan di lingkungan pendaratan ikan ya harus mengelola TPI. Sebab, dengan mengelola TPI maka seluruh kebutuhan nelayan bisa di manaj dengan baik oleh koperasi,” kata Nurodi lagi.

Sayangnya, untuk mendapat peran sebagai pengelola TPI, koperasi perikanan masih terkendala payung hukum. Faktanya UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih memberi kewenangan kepada Pemda melalui UPTD sebagai pengelola TPI. Maka desak Murodi tidak ada cara lain kecuali segera membuatkan Peraturan Presiden (Perpres).

Amin Sunarto, Ketua Umum Puskud Jatim menambahkan, apabila peran pengelolaan TPI dikembalikan kepada koperasi harga lelang ikan bisa dikontrol tanpa ada mainan dari tengkulak. Dan yang paling penting adalah kesejahteraan para nelayan anggota koperasi dapat terjamin. “Sebab, harga itu sudah dipatok melalui harga lelang, apabila tidak dikelola oleh koperasi maka harga sudah jelas akan dimainkan oleh para tengkulak. Kalau dikelola koperasi maka akan ada kebersamaan,” ujarnya.

Sebagai delegasi koperasi perikanan se-Jawa Timur, Amin pun meminta pada pemerintah untuk membuatkan payung hukumnya. Dengan memiliki payung hukum maka TPI bisa dikembalika pada koperasi pengelolaanya. “Tanpa itu kita tidak bisa leluasa mengelola TPI, maka sangat perlu payung hukum melalui Perpres. Kita harapkan segera diterbitkan dan kita dukung itu biar jalan cepat,” ujarnya lagi.

Sebelumnya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan humas Kementerian Koperasi dan UKM, Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) Ono Surono, sangat mengharapkan Perpres yang diminta segera terbit. Optimistis koperasi bisa menjembatani negoisasi antara nelayan dan kepentingan pasar.

Sekjen Dekopin Neldi Rafinaldi mengungkapkan nanti di dalam Perpers itu nelayan tidak hanya menjadi obyek, tapi menjadi subyek. Dengan menjadi subyek kata dia maka tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi koperasi, ataupun mengatasnamakan koperasi mengelola TPI, sehingga koperasi menjadi sangat kuat.

Fakta membuktikan sepanjang 1997-2004 Koperasi Perikanan mampu berjaya, karena solid antara anggota dan koperasi dalam kegiatannya di seputar TPI. Nelayan menjual ikan tangkapannya hanya ke koperasi dan tidak menjual padatengkulak.

Namun setelah diambil alih oleh pemda, kata Neldi, koperasi perikanan di pulau Jawa saja banyak yang gulung tikar. Dari 144 tersisa hanya sekitar 48 yang masih mampu hidup sisanya 96 koperasi perikanan mengalami senja kala

Terkait Perpres yang diusulkan, Kemenkop dan UKM bersama Kementerian terkait pun telah menyusun draft payung hukum rancangan Perpres tentang pemberdayaan koperasi perikanan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI. Payung hukum tersebut sebagai wujud pelaksanaan reformasi total koperasi. (AWes).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*