Nasional

Daerah Didesak MenkopUKM Manfaatkan Peluang Belanja K/L 40% Produk UMKM

Pipnews.co.id, Yogyakarta — Agar optimal memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40% pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari UMKM. Menteri Koperasi dan UKM aktif lakukan kampanye supaya daerah-daerah siapkan produk-produk UMKM.

Hal tersebut ungkapkannya saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2021 di Yogyakarta, Kamis (8/4). “Ayo kita optimumkan belanja 40 persen K/L untuk menyerap produk-produk UMKM,” ujarnya.

Dimana para Rakor yang hadir, selain para pejabat eselon 1 dan 2 KemenkopUKM, juga perwakilan dinas-dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dari berbagai daerah.

Lebih lanjut Teten, adanya belanja K/L tersebut membuka peluang market yang cukup besar, yakni lebih dari Rp 400 triliunan per tahun. Alokasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di daerah-daerah.

“Tinggal ditargetkan saja dan fokuskan mana yang ibu-bapak sekalian tetapkan di setiap daerah. Harus membuat list, daftar UMKM yang siap didampingi untuk bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tandasnya.

Teten juga berharap dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah berinisiatif mendampingi UMKM, sekaligus mengkurasi produknya. Sekaligus didorong untuk ekspor. Menurutnya, Smesco yang merupakan BLU di bawah naungan KemenkopUKM untuk ekspor akan dikonsolidasi juga untuk bisa dilakukan. “Bukan berarti daerah tidak bisa otonom, itu silahkan, bisa tapi biasanya buyer akan mudah kalau tersedia informasi yang cukup mengenai produk-produk UMKM yang siap global, siap ekspor,” paparnya lagi.

Masih lanjut Teten, di sisi lain kenapa perlu diagregasi oleh Smesco, karena juga sama problemnya. Mengingat kapasitas produksi kalau disatuin belum tentu cukup. “Jadi kalau nanti kita konsolidasi bisa kita agregasi produknya dari berbagai daerah, misalnya ada yang perlu komoditi ini, komoditi itu, jadi dari kecil bisa kita agregasi menjadi kapasitas yang cukup besar,” sambungnya.

Di sisi lainTeten juga berharap, daerah melakukan perubahan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang lebih profesional, dengan melibatkan para ahli dari luar baik itu dari perusahaan BUMN, maupun swasta. “Jadi libatkan pendamping itu teman-teman yang profesional. Sekarang juga sudah menggerakan berbagai komunitas dalam Geber (Gerakan Indonesia Bersama) UMKM untuk melakukan pendampingan,” lanjutnya.

Kecuali itu, daerah diharapkan membuat platform digital sebagai marketplace digital bagi produk-produk UMKM. Karena kata dia, tidak semua UMKM di daerah punya kapasitas untuk jualan di level nasional. “Kalau sudah masuk level nasional katakan di Unicorn, di Tokopedia di Bukalapak, Shopee, atau di Blibli itu banyak yang gagal, karena tidak bisa memenuhi permintaan, karena kapasitas produksinya,” paparnya lagi.

Terlebih untuk produk-produk yang gressering seperti makanan, minuman termasuk juga buah-buahan, sayur-sayuran kata Teten, lebih cepat sebenarnya dijual di platfom lokal. “Jadi ini penting nanti kita integrasikan dengan belanja kementerian/lembaga,” tambahnya.

Adapun Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Asrizal mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan identifikasi produk UMKM yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasilnya ada 40 pelaku UMKM yang sudah dimasukan ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Langkah berikutnya kita harus melakukan pendampingan kepada UMKM-UMKM ini sehingga mampu mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh lembaga pemerintah. Dengan pendampingan ini kita harap pelaku UMKM kita siap memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari Instansi pemerintah yang ada saat ini,” ujar Asrizal.

Pihaknya mensuport produk-produk UMKM untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah di antaranya souvenir, makanan dan minuman, atau snack yang dibutuhkan pada acara rapat-rapat K/L. “Tenaga pendamping atau penyuluh kita mengukurasi untuk menyiapkan pelaku UMKM kita itu bisa masuk ke proses pengadaan barang dan jasa,” tuturnya lagi.

Tidak hanya jumlah, maupun kualitas produk yang jadi perhatian mereka, tetapi menurut dia yang terpenting, bagaimana kesiapan UMKM memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. “Artinya kontinuitas produk itu terpenuhi, kapan dibutuhkan barangnya harus tersedia,” tutup dia,

Sektor UMKM saat ini menjadi yang paling terdampak oleh pandemi. Oleh sebab itu, demi meminimalisir dampak tersebut, maka pemerintah berpihak pada sektor UMKM dengan mewajibkan seluruh K/L untuk dapat membeli produk dan jasa dari UMKM. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan upaya tersebut UMKM akan memiliki ruang yang begitu luas untuk bisa meningkatkan eskalasi bisnisnya. Bahkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk menjadi salah satu tumpuan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hanya saja, ada sejumlah pekerjaan yang harus dibereskan pemerintah bersama stakeholder terkait, yaitu penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan belanja K/L. (Esawe).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button