Nasional

Dalam RUU Cipta Kerja, UMKM Sebagai Kekuatan Utama Pelaku Ekonomi Nasional

Pipnews.co.id, Jakarta – Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tentang pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja merupakan dua hal penting yang nantinya UMKM menjadi sebuah kekuatan atau arus utama dari pelaku ekonomi nasional kita. Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI, Prof. Rully Indrawan dalam diskusi On-line yang dilaksanakan oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI),Senin 18 Mei 2020.

“Draf RUU Cipta Kerja yang sudah diajukan ke DPR RI benar-benar untuk melindungi kepentingan para pelaku koperasi dan UMKM. Masalah pengangguran yang tinggi dan lapangan kerja yang semakin sedikit ditambah akibat covid-19 sekarang ini dan UMKM yang seolah-olah berjalan sendiri tanpa ada yang mengurus. Ini tidak boleh terjadi, UMKM harus menjadi kekuatan atau arus utama ekonomi nasional kita faktanya, 98% pelaku ekonomi ada di UMKM” kata Prof. Rully.

Selain itu Omnibus Law Cipta Kerja ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ditingkat implementasi yang disebabkan banyaknya peraturan atau regulasi tentang UMKM yang tumpang tindih bahkan saling berlawanan baik ditingkat pusat maupun daerah. 

“Dari Undang-undang no 20 tahun 2008, ada 18 kementrian dan lembaga yang membina, membangun dan mengembangkan UMKM,  belum lagi pembinaan Pemerintah Daerah. Tercatat lebih dari 43 ribu peraturan untuk urusan UMKM ini, kadang-kadang tumpang tindih, kadang melemahkan, kadang saling bertolak belakang. Dengan RUU ini diharapkan tidak lagi terjadi kebingungan dimasyarakat yang membuat pelaku UMKM ini terhambat“.tambah Sesmenkop UKM RI.

Dilihat dari perannya, UMKM menjadi faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian Nasional. Hal ini terlihat dari  kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60 persen dan dapat menyerap tenaga kerja hingga 98 persen. .

Nara sumber lain, yaitu Ketua Dewan Pembina HIPPI DPD DKI Jakarta Sandiaga S. Uno menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini diharapkan mampu menjembatani UMKM untuk tumbuh berkembang.

“UMKM adalah lokomotif penciptaan lapangan kerja, jangan hanya online trading dan imbauan. Tapi harus ada pendekatan pendampingan dan mengharuskan perusahaan untuk merangkul UMKM,” kata Sandiaga.

Dalam RUU Cipta Kerja, UMKM dibahas pada Bab V (kelima) yaitu tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian. Ada 15 pasal mulai dari pasal 93 hingga 107. Di bagian ini RUU mencantumkan beberapa peraturan baru untuk memperkuat sektor UMKM. 

Pertama, memberikan kemudahan akses permodalan serta adanya peraturan khusus Usaha Menengah dan Besar agar dapat bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing profit atau intensif bagi UMK. Kedua, adanya kemudahan untuk izin usaha, lewat sistem perizinan tunggal dengan biaya yang ringan dan memberikan fasilitas untuk penyederhanaan administrasi perpajakan. Ketiga, pembentukan Basis Data Tunggal UMKM oleh Pemerintah Pusat yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait UMKM.  Keempat, memfasilitasi pengelolaan terpadu UMK dengan mensinergikan berbagai kelompok usaha mikro dan kecil melalui penataan kluster usaha. Yang kelima, kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM akan masuk dalam list prioritas Dana Alokasi Khusus.

“Saat ini draft RUU Cipta Kerja sudah ditangan Baleg DPR RI, masyarakat dapat memberikan masukan langsung kepada pihak DPR RI, sehingga dampak negatif yang tidak diinginkan bisa diantispasi sejak awal. Intinya jangan sampai produk Omnibus Law ini tidak menguntungkan UMKM”. pungkas Prof. Rully. (Red/MAS)

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button