Database yang Akurat dan Faktual, Wajib Dimiliki Kemenkop dan UKM

Pipnews.co.id, Jakarta 10 Mei 2018 – Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi yang mendapat tugas untuk memberdayakan koperasi dan UMKM dituntut untuk memiliki database Koperasi dan UMKM yang akurat dan aktual dalam menunjang penyusunan kebijakan perencanaan serta program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Pelatihan Pendataan Koperasi 2018, yang digelar di Jakarta, (8/5). “Kemenkop dan UKM harus menjadi rujukan data dalam masalah koperasi dan UMKM, karena itu data yang akurat dan faktual menjadi keharusan, karena itulah rakor dan pelatihan pendataan koperasi terus dilakukan secara kontinyu,” ujarnya.

Hadir dalam acara itu Kabiro Perencanaan Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi, dan para pejabat Eselon II Kementerian Koperasi dan UKM, Kemudian para para Pejabat Eselon III/IV Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I, serta Operator Data dari 66 Kabupaten/Kota terkait.

Menurut Meliadi, acara dilakukan merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan pengelola/operator data dalam dunia Teknologi Informasi, cara menggunakan aplikasi, dan cara Penataan Data Koperasi melalui aplikasi ODS (Online Data System) yang telah difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga percepatan penataan data koperasi dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Keceali itu lanjut Meliadio, rapat Koordinasi dan Pelatihan Pendataan Koperasi ini juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data koperasi antara pusat dan daerah agar dapat lebih tertata.
Dalam rapat konsolidasi data diharapkan kendala dan permasalahan tentang pendataan koperasi dapat dicarikan solusi, sehingga perwujudan data koperasi secara lebih berkualitas untuk kedepan dapat segera terealisasi.

Sementara itu, Karoren Ahmad Zabadi menjelaskan, salah satu program unggulan dari tim reformasi koperasi yaitu pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat NIK, serta melakukan penataan data koperasi yang bersinergi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Provinsi/Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia melalui Aplikasi Online Data System (ODS).

“Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM sebelumnya bahwa pada tahun 2018 ini Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki Arah Kebijakan dan Program Penataan Data Koperasi Tahun 2018 melalui Aplikasi ODS,” katanya.

Zabadi menguraikan, diantara program aplikasi ODS itu pencetakan dan penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) saat ini sudah dapat dilakukan di Provinsi/DI, Kabupaten/Kota melalui aplikasi Online Data System (ODS).

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Database yang Akurat dan Faktual, Wajib Dimiliki Kemenkop dan UKM – PUSAT DATA ANGGOTA KOPERASI

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.