Dekopin Sri Untari Resmi Dapat Pengakuan Pemerintah

Pipnews. co. id, Jakarta – Dirjen Perundang-Undangan, Menkum HAM, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum menegaskan pemilihan Ketua Umum Dekopin Dr. Sri Untari Bisowarno M.AP adalah tepat.

Pendapat Dirjen PP Menkum HAM itu dengan mencermati pasal 59 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa, “Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.”

Pada Musyawarah Nasional Dekopin 11-14 November 2019 di Hotel Claro, Makassar dilakukan perubahan AD Dekopin dan dilakukan pemilihan Ketua Umum yaitu Nurdin Halid. Tapi, Nurdin Halid terpilih bukan berdasarkan AD Dekopin yang dimaksud dalam UU No.25/1992 tentang Perkoperasian.

Anggaran Dasar Dekopin Pasal 19 ayat 3 yang disahkan oleh Keppres No.6/2011, periode Ketua Umum paling lama dua kali berturut-turut, sehingga berdasarkan AD yang masih sah tersebut Nurdin Halid tidak bisa dipilih lagi.

Perlu diketahui dalam praktiknya telah dilakukan sebanyak tiga kali perubahan AD Dekopin melalui Keputusan Presiden, yaitu Keppres No.21/1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin. Lalu Keppres No.24/1999, kemudian Keppres No.06/2011 yang berlaku sampai saat ini.

Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembentukan Organisasi Dekopin harus disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Perubahan AD Dekopin yang sesuai dengan UU No.25/1992 tentang Perkoperasian harus disahkan oleh pemerintah.

Terkait pemilihan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin melalui perubahan AD Dekopin tanpa pengesahan pemerintah adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden No.6/2011 dan UU No.25/1992 tentang Perkoperasi, tegas Dirjen PP ini (PR).

2 Comments on Dekopin Sri Untari Resmi Dapat Pengakuan Pemerintah

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.