Demi Berdayakan UMKM Bangkit dan Indonesia Terhindar Resesi, Kini Kemenkop dan Kemendagri pun Bersinergi

Pipnews.co.id , Jakarta – Demi menggerakkan roda perekonomian, khususnya UMKM di daerah. Agar ekonomi nasional bangkit dan terhindar dari ancaman resesi yang mengancam dunia. Banyak pihak bersinergi demi tujuan besar tersebut.

Seperti siang tadi, Rabu (12/8) Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat bekerja sama untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia kembali bangkit.

Pastinya banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Yakni selain program reguler, yaitu pemberdayaan UMKM, juga percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerja sama dalam penyediaan database UMKM.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, untuk tahap pertama ini kerja sama akan terkait dengan penyaluran Banpres bagi 12 juta usaha mikro yang rencananya mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang. Dimana masing-masing usaha mikro akan mendapatkan dana hibah Rp2,4 juta.

“Penyaluran ini akan dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah, sisanya disalurkan di tahap kedua dalam rentang waktu yang tak terlalu lama dengan tahap 1”, jelasnya usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (12/8).

Teten menambahkan, berbeda dengan UKM yang by name dan by adress, data mengenai usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di daerah, terkadang fluktuatif. Karena itu, kerja sama dengan Kemendagri yang membawahi Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan.

Percepat Penyerapan Anggaran

Adapun Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sudah lama ingin berkunjung ke Kemenkop dan UKM, tapi baru sekarang terlaksana. “Pertemuan saya dengan Kang Teten ini jadi momentum, sehubungan saat ini terjadi kontraksi ekonomi dan keuangan akibat pandemi Covid-19, bukan hanya di nasional namun juga di daerah dan masyarakat,” jelas Tito.

Ia menambahkan alasannya bersinegitas, salah satunya yakni upaya menghadapi permasalahan dampak sosial ekonomi bangsa, adalah dengan merealisasikan anggaran, khususnya ke daerah. “Bapak Presiden juga sudah menyampaikan, secepatnya harus ada uang beredar dan kegiatan ekonomi harus mulai pulih kembali,” tandas Tito.

Tito pun mengaku pihaknya sudah mengumpulkan 548 Kepala Daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran. Pada kesempatan itu, Mendagri mengaku telah memberikan apresiasi pada daerah yang mampu menyerap sampai 47,4%, namun ada juga yang masih di bawah 25 persen. “Kepada mereka saya berikan peringatan, dan akan saya lakukan evaluasi awal September ini. Jika tak ada peningkatan, saya akan turunkan Irjen ke daerah-daerah yang masih sedikit penyerapan anggarannya,” tegas Tito.

Selain itu kata Tito, pihaknya sebagai salah satu anggota dewan pengarah Tim Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri BUMN Erik Tohir, melihat salah satu skema PEN yang cukup besar dan masif adalah UMKM. Karena itu, Kemendagri yang bisa dibilang sebagai jembatan antara pusat dan daerah, juga ingin memastikan penyaluran skema bantuan ke UMKM bisa secepatnya terserap.

“Data 99% data WNI ada di kami, yaitu di Ditjen Dukcapil; kami juga memiliki jangkauan sampai ke desa-desa, di mana nantinya tim penggerak PKK pun akan diterjunkan untuk membagikan masker ke masyarakat. Masker tersebut kami serap dari UMKM,” pungkasnya. (Esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.