Demi Menjaga Integritas, LPDB KUMKM Gandeng BSR Center Lakukan Pendampingan Penyaluran Pembiayaan Tanpa Korupsi

Pipnews.co.id, Jakarta – Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah telah dilakukan dengan bermacam cara. Salah satunya dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) milik Kementerian Koperasi dan UKM, bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Langkah yang ditempuh adalah bekerjasama dengan lembaga yang konsen terhadap kegiatan anti rasuah. Kongkretnya keduanya telah melakukan penandatanganan kerja sama (MoU), antara LPDB-KUMKM dengan Bibit Samad Riyanto (BSR) Center. Adapun isi salah satu dari klausul MoU, yaitu pendampingan terkait masalah pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan LPDB-KUMKM.

“Kerja sama ini kita lakukan supaya karyawan di lingkungan LPDB mulai di tingkat tertinggi sampai dengan tingkat pelaksana lebih percaya diri, tidak khawatir dan tidak takut dalam menajankan tugasnya. Karena kita dibekali BSR Center bagaimana supaya tidak terjerat kasus hukum dalam penyaluran dana LPDB,” jelas Braman Setyo, Direktur Utama LPDB KUMKM kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/10).

Masih jelas Braman, LPDB semata ingin mendapatkan pendampingan baik dalam proses menyalurkan dana bergulir LPDB maupun ketika ada kasus hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan maupun ketika di persidangan. Dia berharap lingkungan kerja di institusi yang dipimpinnya agar terhindar dari kasus-kasus korupsi.

Sebab imbuh Braman, sebagai lembaga penyaluran pinjaman atau pembiayaan, LPDB KUMKM mempunyai resiko tinggi dalam kasus hukum, karenanya kerja sama tersebut juga bertujuan agar fundamental bisnisnya berlandaskan management resiko yang efektif dan efisien guna membangun budaya pegawai yang berintegritas tinggi.

Dengan berintegritas tersebut, tambah dia, akan meminimalisir pegawai melakukan korupsi. Untuk itu Braman berharap, budaya jujur terus diberlakukan di lingkungan LPDB. “Kerja sama ini berlandaskan integritas untuk membudayakan sikap jujur, terbuka dan mengutamakan azas kepatutan, supaya proses pendampingan yang akan dilakukan dapat menciptakan kesepahaman di kedua belah pihak, dalam menilai risiko dan menghadapi tuntutan hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Bibit Samad Riyanto Direktur BSR Center, menegaskan bahwa korupsi yang merupakan salah satu penyebab berbagai ketimpangan di negeri ini telah terjadi secara systemic, organized dan massive, di semua sektor dan lapisan dalam waktu yang cukup lama. “Korupsi Inilah yang menyebabkan negara kita tidak mampu mencapai cita-cita pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera dan bermartabat di dalam pergaulan antar bangsa,” tegas Bibit.

Mencermati hal tersebut, sebagai mantan komisioner KPK, dia terpanggil untuk melakukan gerakan pencegahan korupsi. Melalui wadah yang didirikannya, yakni Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) pada 25 Nopember 2013. Saat ini kinerja gerakan yang dipimpinnya itu telah memiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tersebar di berbagai wilayah Indonesia. “GMPK telah melakukan edukasi anti korupsi bagi masyarakat dan mendorong peran pengawasan masyarakat terhadap korupsi di berbagai lembaga negara, pemerintahan, penegak hukum, BUMN/BUMD dan instansi lainnya,” papar Bibit.

Dengan telah dilakukannya kerja sama tersebut, BSR Center akan mengadakan pelatihan anti korupsi dan pelatihan bagaimana mengelola dana sosial dan pendampingan hukum di lingkungan LPDB KUMKM. Bibit menambahkan sebelum dengan LPDB, BSR Center juga sudah melakukan hal serupa dengan Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan instansi lainnya. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.