Dewan Pengawas Dekopin Soroti Dampak Relaksasi DNI ke Koperasi dan UMKM

Pipnews.co.id, Jakarta – Beberapa waktu lalu pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi XVI. Paket tersebut terkait dengan sejumlah ketentuan ekonomi, diantaranya (1) perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), (2) peninjauan devisa hasil ekspor (DHE), (3) peninjauan devisa hasil ekspor (DHE) hasil sumber daya alam, dan (4) relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

Tiga kebijakan diatas, nomor satu hingga nomor tiga tidak ada masalah, dan boleh-boleh saja langsung diimplementasikan di lapangan. Tapi tak demikian dengan kebijakan nomor (4), khususnya tentang relaksasi DNI, yang membuka 54 bidang usaha DNI untuk pemodal asing, sangat-sangat dipersoalkan oleh kalangan koperasi dan UMKM.

Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Mardjito GA misalnya, dengan tegas mengkritik kebijakan Paket Ekonomi XVI tersebut, Ia menilai paket kebijakan itu,  cendrung mengancam kehidupan sektor usaha koperasi dan UMKM.

Padahal kata dia Koperasi dan UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter dan cukup tanguh serta mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

:Situasi seperti ini tentu tidak berbanding lurus dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang katanya adalah pro koperasi dan UMKM,” kata Madjito  dalam percakapan dengan Pipnews.co.id di kantor Dekopin Jakarta, ((23/11/2018).

Oleh karena itu, Maedjito menghibau kepada para menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk dapat meninjau kembali kebijakan tersebut. Bukan apa-apa, kebijakan tersebut memang dinilai bisa mengancm dan mematikan kehidupan usaha koperasi dan UMKM,

“Bayangkan, apabila kebijakan itu terlaksana dengan memberi izin kepada asing untuk bisa investasi 100 persen di 54 bidang usaha DNI,  maka boleh jadi Koperasi dan UMKM akan banyak gulung tikar, karena tak mampu bersaing dengan pemodal besar. Padahal sebagian besar dari bidang usaha di 54 DNI itu, adalah lahan utama koperasi dan UMKM,” kata Mardjito, yang juga adalah Ketua Pusat KUD Jawa Timur.

Ia memberi contoh dengan kegiatan usaha mengupas kulit umbi-umbian dan warung telekomunikasi, adalah bidang usaha yang selama ini banyak digeluti koperasi dan UMKM. Lantas, masa usaha seperti itu juga harus dikasih sama pemodal asing. Menurut Mardjito, itu kurang tepat.

Jika alasan pemerintah agar investasi masuk ke tanah air, lalu membuka DNI seluas-luasnya kepada pihak asing, menurut hemat Mardjito kurang tepat. Bahkan termasuk alasan untuk mengurangi kebutuhan barang impor, juga dinilai tidak tepat sasaran dengan jalan membuka DNI seluas-luasnya.

“Lha, kenapa tidak koperasi dan UMKM saja yang dibina untuk tumbuh berkembang dan pada akhirnya  mampu memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan impor. Jika pola seperti ini dikembangkan, tentu barangnya tak perlu diimport lagi, karena koperasi dan UMKM sudah mampu memproduksinya,” kata Mardjito menutup pembicaraan..(Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.