Nasional

Di Tengah Pandemi COVID 19, Tak Ada Hambatan bagi Kemenkop Lakukan Pertemuan dengan Pelaku Koperasi walau Secara Virtual

Pipnews.co.id, Jakarta – Krisis ekonomi yang di latar belakangi mewabahnya COVID-19, telah menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun luar biasa. Mencermati keadaan tersebut tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan secara mutlak. Kondisi seperti ini juga tidak ada yang tahu sampai kapan berakhir. Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan, dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Kamis (23/4).

Lanjut Prof Rully mencermati hal ini, maka pihaknya terus mengupayakan agar kalangan koperasi dan UKM tetap berperan aktif dalam kondisi sekarang. Untuk itu tetap menggelar pertemuan walau secara virtual dengan para pelaku koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam (KSP) terpilih sebagai upaya membangun sinergi di tengah pandemi COVID-19. “Pertemuan virtual dengan para pelaku KSP tersebut semata-mata sebagai upaya untuk terus membangun sinergi antara pelaku koperasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM di tengah wabah corona,” jelasnya.

Masih diungkapkan Prof Rully, bahwa di tengah keadaan seperti ini, pemerintah menyadari tidak mungkin mampu menyelesaikannya sendiri, tanpa melibatkan seluruh komponen bangsa sesuai dengan kapasitas dan posisinya. Walau disadari belum seluruh komponen masyarakat bisa diajak terlibat secara optimal dalam menghadapi peliknya persoalan ini. “Ya setidak-tidaknya pertemuan ini bertujuan, selain untuk membangun sinergi antara program yang digulirkan pemerintah dengan pelaku Koperasi, khususnya KSP,” tandas Prof Rully.

Pada kesempatan pertemuan virtual tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan menghimpun masukan dari para pengurus 45 KSP yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga mengajak, agar KSP yang memiliki nasabah dan cabang yang cukup banyak, untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat masyarakat resah, dan merugikan masyarakat secara material dan immaterial. “Kalau hal itu dilakukan justru dikhawatirkan akan berujung pada menurunnya citra koperasi dan masyarakat,” pesannya.

Sementara itu Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso menuturkan, merujuk Surat No 158/ 2020 pun telah disampaikan kepada para Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia berkenaan dengan perlindungan keberlangsungan usaha khususnya bagi KSP.“Hal ini agar transaksi dan ragam layanan Koperasi sebagai badan usaha milik anggota, dapat terus berjalan yang dipadukan dengan protokol yang digariskan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19,” jelas Agus.

Di sisi lain Kemenkop dan UKM juga telah bekerja sama dengan penegak hukum dan juga OJK, serta Kemenkumham, untuk tidak memberi toleransi kepada koperasi yang melakukan tindakan moral hazard dan melanggar hukum. Terleih yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Hal tersebut di masa lalu yang belum dilakukan, karena keterbatasan payung hukum, dalam hal ini UU No 25/1992, dalam hal penindakan hukum oleh pihak Kementerian. “Kedepan, sambil menunggu RUU Koperasi disahkan, keadaan penyimpangan ini tidak bisa ditolerir. Tidak boleh lagi, koperasi dimanfaatkan oleh pihak yang sama sekali tidak bervisi dan berprinsip koperasi yang benar. Kepentingan pragmatis dirasakan sudah memasuki ranah koperasi yang kita sepakati sebagai bangun luhur dalam menuju masyarakat sejahtera dan mandiri,” tandas Agus lagi.

Adanya momentum Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Prof Rully menambahkan, seyogyanya harus dipahami selain sebagai momentum beribadah bagi yang beragama Islam, juga sebagai waktu dimana anggota membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Maka manajemen koperasi hndaknya telah memiliki kepekaan dan perencanaan yang matang tentang hal ini. Namun kondisi saat ini, disadari akan berbeda dengan masa lalu karena adanya force majeure wabah COVID-19. “Sesulit apapun, harapan, hak, dan kebutuhan anggota harus menjadi prioritas. Tentu ada konsekuensinya likuiditas bagi Koperasi,” tandas Rully Indrawan.

Adapun Dirut LPDB KUMKM, Supomo menambahkan, bahwa Pemerintah melalui LPDB-KUMKM akan melakukan dukungan dengan tetap memperhatikan kehati-hatian. Menurutnya peluang ini diharapkan dapat direspon positif dengan niatan yang baik dan tulus, dan untuk sama-sama keluar dari masalah dengan tidak meninggalkan persoalan baru yang lebih parah. “Mohon arah KSP dapat berkoordinasi dengan bagian data guna menghimpun data tentang kinerja koperasi dan kondisi anggota koperasi,” pungkas Supomo. (Slamet Wijaya).

admin

Eko Priyanto lahir di kota Wonosobo 27 April 1982, Alumni Sistem Informasi disalah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Memulai mengenal pemograman website sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini fokus sebagai profesional Web Design dan menjadi penulis dibeberapa blog tutorial miliknya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button