Digitalisasi Koperasi dan UKM Di Papua Siap Didukung Kemenkop dan UKM

Pipnews.co.id, Jayapura – Tak dipungkiri pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius akibat Covid-19. Bahkan sektor UMKM menjadi yang paling terdampak. Terlebih jumlah mereka lebih dari 60 juta lebih, sehingga membuat daya beli masyarakat rendah. Dari akumulasi perlambatan ekonomi yang diakibatkan pandemi tersebut, membuat pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2020 terkontraksi minus 5,32%.

Atas situasi itu, pemerintah pun terus berupaya untuk tetap menyelamatkan perekonomian nasional melalui berbagai stimulus fiskal, baik untuk sektor UMKM, termasuk koperasi hingga korporasi. Di sektor UMKM dan koperasi, pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor koperasi dan UMKM.

Demikian diungkapkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, dalam kunjungan kerjanya ke Jayapura, dan menjadi pembicara di acara Focus Group Discusison (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Papua, dalam memperingati HUT Koperasi Ke-73, Kamis (6/8).

Untuk itu Prof Rully menekankan koperasi Indonesia harus memiliki kesiapan dan bekal sumber daya, yang didasari pada tekad untuk siap berubah dalam merespon tantangan zaman. Meskipun menurut Prof Rully, tantangan koperasi dan UMKM saat ini, tidak hanya terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Namun juga tantangan globalisasi zaman menuntut agar koperasi dan pelaku UMKM bisa mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Karenanya, Prof Rully mendorong agar pelaku koperasi dan UMKM bisa melek digital dalam mempromosikan produk dan layanannya sehingga pangsa pasarnya lebih luas. “Pandemi Covid-19 bisa jadi momentum tepat untuk Indonesia melakukan percepatan digitalisasi koperasi. Kemudian, memastikan produk koperasi menjadi tuan rumah sendiri, dan semakin berdaya saing di pasar global,” jelasnya.

Menurut  Prof Rully, guna memberikan kemudahan bagi koperasi dan UMKM dalam mendigitalisasi produk dan layanannya saat ini, KemenkopUKM sedang menyusun strategi nasional bersama pemangku kebijakan terkait lainnya. Prof juga mengakui kalau pihaknya tetap berkomitmen membantu koperasi dalam mengatasi permasalahan mendasar, seperti akses pasar, peningkatan kualitas produksi dan inovasi, percepatan pembiayaan dan investasi hingga pengembangan kapasitas dan skala koperasi.

“Salah satu kebijakan afirmatif kami dalam rangka mendorong untuk kemudahan akses pembiayaan kepada koperasi juga telah diterbitkan PermenkopUKM (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman) dimana LPDB KUMKM 100 persen,” paparnya.

Perlu diketahui hingga semester I 2020, jumlah koperasi di Papua yang aktif dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) mencapai 2.178 unit. Sedangkan untuk koperasi aktif yang bersertifikat NIK sebanyak 58 unit.

Dari jumlah tersebut koperasi memiliki beragam usaha. Yakni koperasi produksen sebanyak 694 unit, koperasi simpan pinjam (KSP) sebanyak 178 unit, koperasi Jasa 47 unit, koperasi pemasaran 44 unit dan konsumen sebanyak 1.215 unit.

Dari total koperasi yang ada itu, memiliki nilai kapitalisasi usaha mencapai Rp299,18 miliar, dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 7.468 orang. Dengan jumlah anggota mencapai 60.283 orang.

Melihat hal tersebut, sudah semestinya koperasi mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat agar tetap berjalan bisnisnya, meski di tengah pandemi covid-19. “Apabila koperasi-koperasi tersebut terganggu aktifitas usahanya, maka ribuan pekerjanya terancam kehilangan mata pencaharian,” ujar Prof Rully.

Sedangkan untuk memastikan kegiatan usaha koperasi dan juga UMKM tetap berjalan, salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan digitalisasi. Cara itu diyakini bisa menjadi solusi jitu dalam menghadapi segala tantangan dan perubahan zaman. “Terlebih di saat pandemi covid-19 melanda, semakin banyak orang yang melakukan transaksi digital untuk memenuhi kebutuhannya,” tegasnya lagi.

Masih menurut Prof Rully, digitalisasi koperasi harus menjadi agenda kolektif bangsa. Tidak terbatas untuk pendidikan, pelatihan, dan pendampingan koperasi saja dslam memanfaatkan ekosistem digital.
“Secara operasional penyediaan infrastruktur dasar digital untuk koperasi dapat diinisiasi oleh pemerintah, pemerintah daerah atau konsorsium usaha baik swasta maupun BUMN,” pungkasnya.

Momen PON Papua

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plh Sekretaris daerah, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Propinsi Papua, Muhammad Musaad, mengatakan, bahwa digitalisasi koperasi dan UMKM sudah menjadi keniscayaan yang harus dilakukan khususnya di tanah Papua.
“Selain itu, pola bisnis yang dijalankan juga harus berubah menyesuaikan kondisi zaman untuk meningkatkan daya saingnya,” ujarnya.

Lanjut Gubernur, koperasi sudah saatnya memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform e-commerce, aplikasi ritel online dan pengembangan aplikasi-aplikasi bisnis lainnya. Demi meningkatkan pemasaran produk UMKM dan koperasi di Tanah Papua, Lukas juga berharap bisa memanfaatkan momen Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan di Papua pada 2021.

Menurutnya, PON merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dan koperasi. Lukas berharap, agar koperasi (dan UMKM) khususnya di Papua, mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. “Mari kita kobarkan semangat dan jadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat dalam agenda pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya.

Adapun Ketua Dekopinwil Provinsi Jayapura, H. Soleman Hamzah, berharap KemenkopUKM benar-benar melakukan pendampingan bagi koperasi-koperasi di Indonesia khususnya di Papua. Sebab faktanya, saat ini banyak koperasi di Papua yang sudah keluar dari khittah dan asas koperasi.

Data menunjukkan pada 2017 dari 3.398 unit koperasi di Papua, yang aktif hanya 1.880 unit, yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya 406 unit. Padahal RAT merupakan agenda wajib yang harus dijalankan koperasi setiap tahunnya.

Menurutnya, kondisi koperasi di Papua tidak jauh beda dengan daerah lainnya, karena banyak terjadi penyelewengan yang nyata-nyata keluar dari semangat gotong royong. “Misalnya usaha koperasi simpan pinjam tapi tidak punya anggota. Yang ada hanya nasabah yang setiap saat terancam, kalau telat bayar dan koperasi ini tidak pernah ada RAT,” ujar Soleman.

Ketua Dekopinwil Provinsi Papua itu berharap, agar Kemenkop dan UKM memberikan dukungan kepada Pemptov Papua untuk memperbaiki perekonomiannya,   lantaran saat ini Papua menjadi salah satu provinsi terpenting dari struktur ekonomi nasional. Selanjutnya dia juga meminta dana stimulus PEN yang dikhususnya bagi koperasi dan UMKM bisa dipercepat realisasinya, terutama bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM di Papua.

“Kepada Kemenkop dan UKM dengan alokasi PEN sektor koperasi dan UMKM) sebesar Rp123,46 triliun itu, kalau di provinsi lain bisa dapat subsidi bunga, maka kami minta Papua diberikan kepercayaan juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi di sini,” pungkas Hamzah. (Esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.