Nasional

Ditengah Tekanan Ekonomi, Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Juli 2020

Pipnews.co.id, Jakarta – Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan  per 1 Juli 2020 yang akan datang di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Kenaikan iuran tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) dan diundangkan pada Rabu (6/5/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada akhir tahun lalu melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Kenaikan iuran yang cukup signifikan terjadi pada peserta mandiri kelas I dan II, sedangkan untuk peserta mandiri kelas III yang jumlahnya paling besar masih tetap diberikan subsidi tarifnya oleh pemerintah di tahun 2020 ini.

Adapun untuk kenaikan iuran per 1 Juli nanti, rinciannya sebagai berikut : Iuran peserta mandiri Kelas I, dari Rp.80.000,- menjadi Rp 150.000 ; Iuran peserta mandiri Kelas II, dari Rp.51.000,-  menjadi Rp 100.000, ; Iuran peserta mandiri Kelas III, dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Untuk peserta mandiri Kelas III pada 2020, inipemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.  Namun pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Kondisi Masyarakat

Data kuartal I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2,97 persen. Salah satu faktor utamanya adalah konsumsi masyarakat yang hanya tumbuh 2,84 persen dari yang biasanya rata-rata 5 persen. Turunnya konsumsi masyarakat tidak terlepas daya beli masyarakat.

Keputusan untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan ditengah anjloknya pendapatan masyarakat dan bertambahnya pengangguran , sangat tidak tepat. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Serikat Pekerja Informal (SPINDO) DKI Jakarta, Kusnandar SE, MH dalam keterangannya saat memberikan bantuan sembako kepada para pedagang asongan di daerah Jakarta Timur, Kamis (14/5/2020).

“Keputusan yang diambil pemerintah tentang naiknya iuran BPJS ‘timing’nya tidak tepat, disaat pertumbuhan ekonomi hanya 2,97%, ini semua karena daya beli turun, sekarang banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya turun minimal 40 persen karena wabah virus corona yang semakin massif “ ujar Kusnandar kepada pipnews.co.id.

Berdasarkan data Bappenas, jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK sejauh ini sudah tembus 3,7 juta orang. Sementara, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan total karyawan yang terimbas sekitar 1,7 juta orang. Kadin Indonesia mencatat, pekerja terimbas mencapai 6 juta orang. sedangkan pelaku dan pekerja sektor informal yang terimbas diprediksi lebih dari 10 juta orang.

Kusnandar yang juga Koordinator Program Program Charity dan Empowerment dampak Covid-19 bagi pelaku dan pekerja sector informal mengusulkan untuk adanya penundaan waktu berlakunya kenaikan iuran BPJS hingga tahun depan. Hal ini dikarenakan perlu waktu untuk recovery usaha khusunya UKM hingga 3 bulan kedepan setelah selesainya pemberlakuan PSBB karena covid-19.

“Sebaiknya waktu penerapan kenaikan iuran BPJS jangan 1 juli, mundurkan hingga tahun depan, kalau perlu untuk peserta mandiri kelas III di gratiskan untuk iuran tahun 2020 ini, masukkan sebagai bagian dalam anggaran mengatasi pandemic covid-19” pungkasnya. (Red)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button