DKI Jakarta dan Jabar Dapat Pinjaman dari Pemerintah Rp 16,5 Triliun, Bunga Nyaris 0 Persen Tenor 10 Tahun

Pipnews.co.id, Jakarta –  Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyetujui pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat senilai total Rp 16,5 triliun. Pinjaman tersebut diberikan untuk membiyai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci DKI Jakarta akan mendapatkan pinjman sebesar Rp 12,5 triliun, sedang Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun. Ia mengungkapkan pembiayaan dikelola Kementerian dan dilaksanakan  melalui PT Sarana Mukti Infrastruktur (Persero) atau SMI. “Kami dalam penyediaan fasilitas penugasan yang diberikan kepada SMI tidak hanya sebatas kreditur. Karena itu kami minta diberikan jasa konsultasi persiapan proyek dan peningkatan kapabilitas pemerintah daerah untuk bisa mendesain pinjamannya,” kata Sri Mulyani, di Jakarta baru-baru ini.

Pinjaman untuk DKI Jakarta terdiri dari usulan pinjaman untuk tahun ini senilai Rp 4,5 triliun dan Rp 8 triliun di 2001. Dana tersebut digunakan untuk mendanai infrastruktur yang terkendala dana. Utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata dan olah raga.

Sedangkan Jawa Barat menerima alokasi pinjaman sebesar Rp 1,9 triliun, diusulkan pada tahun ini dan Rp 2,01 triliun pada tahun depan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas.kesehatan, jalan, jembatan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagainya.

Bendahara negara itu menuturkan, pemerintah mematok bunga rendah lantaran sifatnya pinjaman ekstra ordinary. Masih kata dia, bunga pinjaman tersebut mendekati nol persen dengan tenor 10 tahun. “Jadi kami berikan pass through 0 persen ke pemerintah daerah, biaya pengelolaan SMI 0,185% dan provisi 1 persen up front. Dari PT SMI sendiri pendanaan Rp 5 triliun bunganya 5,4%,” ujar Sri.

Selain itu pemerintah juga akan membayar selisih biaya (cost fund) yang ditanggung PT SMI agar pinjaman kepada pemda mendekati 0 persen tadi, kecuali biaya admindtrasi. Pada periode 2020 ini, pemerintah mengalokasikan dana pinjaman untuk kepentingan pemulihan ekonomi daerah yang bersumber dari APBN sebesar Rp 5 triliun. Selain itu SMI juga akan menyediakan dana senilai Rp 5 triliun untuk daerah.

Sedangkan untuk usulan pinjaman 2021 lanjutnya, akan diperhitungkan dalam APBN 2021 mendatang. “Kami sedang selesaikan RUU 2021. Jadi kami sedang desain agar dukungan ke daerah tetap kami.lakukan,” imbuhnya lagi. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.