Nasional

DKI Jakarta dan Jabar Dapat Pinjaman Dari Pemerintah Rp 16,5 Triliun Bunga Nyaris 0 Persen Tenor 10 Tahun

Pipnews.co.id, Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyetujui pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat senilai total Rp 16,5 triliun. Pinjaman tersebut diberikan untuk membiyai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci DKI Jakarta akan mendapatkan pinjman sebesar Rp 12,5 triliun, sedang Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun. Ia mengungkapkan pembiayaan dikelola Kementerian dan.dilaksanakan melalui PT Sarana Mukti Infrastruktur (Persero) atau DMI.

“Kami tentu dalam penyediaan fasilitas ino penugasan yang diberikan kepada SMI tidak hanya sebatas kreditur. SMI kami minta berikan jasa konsultasi persiapan proyek dan memberikan penguatan dan peningkatan kapabilitas pemerintah daerah untuk bisa desain pinjamannya,” kata Sri.Mulyani di Jakarta Senin (27/7).

Pinjaman untuk DKI Jakarta terdiri dari usulan pinjaman untuk tahun ini senilai Rp 4,5 triliun dan Rp 8 triliun di 2001. Dana tersebut digunakan untuk mendanai infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelsyanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata dan olah raga.

Sementara Jawa Barat menerima alokasi pinjaman sebesar Rp 1,9 triliun diusulkan pada tahyn ini dan Rp 2,01 triliun pada tahun depan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas.kesehatan, jalan, jembatan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagainya.

Bendahara negara itu menuturkan pemerintah mematok bunga rendah lantaran sifatnya pinjaman ekstraordinary. Ia mengatakan.bunga pinjaman tersebut menfeksti nol persen dengan tenor 10 tahun.

“Jadi kami berikan pass through 0 persen ke pemerintah daerah, biata pengelolaan SMI 0,185 persen dan provisi 1 persen up front. Dari PT SMI sendiri pendanaan Rp 5 triliun bunganya 5,4 persen,” ujar Sri.

Selain itu pemerintah akan membayar selisih biaya (cost fund) yang ditanggung SMI agar pinjaman.kepada pemda mendekati 0 persen tadi kecuali biaya admindtrasi. Untuk tahun ini.pemerintah mengalokasikan dana pinjaman untuk kepentingan pemulihan ekonomi daerah yang bersumber dari APBN sebesar Rp 5 triliun. Selain itu SMI juga akan menyediakan dana senilai Rp 5 triliun untuk daerah.

Sedangkan untuk usulan pinjaman 2021 lanjutnya, akan diperhitungkan dalam APBN 2021 mendatang. “Kami sedang selesaikan RUU 2021. Jadi kami sedang desakin agar dukungan ke daerah tetap kami.lakukan,” imbuhnya lagi. (Yan).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button