Emban Tugas Besar tapi Kemenkop dan UKM Belum Didukung Anggaran Memadai

Pipnews.co.id, Jakarta – Tugas Kementerian Koperasi dan UKM sangat berat karena harus mengurusi 60% sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian. Namun dengan beban yang besar itu, lembaga ini kurang didukung dengan pagu anggaran yang memadai. Tercatat pada tahun 2019 anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian ini hanya sekitar Rp961,43 miliar. Untuk itu sebelum diusulkan agar kedepannya penganggaran untuk pemberdayaan UKM dan koperasi naik, diperlukan kesiapan dan kecakapan pengelolaan terlebih dahulu,sehingga nanti tidak terjadi penyimpangan. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI, dengan Menteri Koperasi dan UKM di ruang rapat DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa (14/1).

Menkop menambahkan, kecilnya anggaran di isntitusi yang dipimpinnay ini juga disesalkan anggota DPD RI. Katanya, dengan beban kerja yang banyak tetapi anggarannya sedikit, mustahil bagi Kementerian Koperasi dan UKM dapat menuntaskan segala persoalan yang dihadapi oleh pelaku UKM dan koperasi. Untuk itu anggota DPD RI berharap kedepannya pagu anggaran bagi Kementerian ini bisa dinaikkan agar harapan UKM dan Koperasi naik kelas bisa terwujud. “Budget kami memang kecil, jadi terus terang harus mendandani dulu internal kita. Sebab kalau (misal) kita dapat Rp2 triliun itu potensi penyimpangan besar sekali jika tidak disiapkan internalnya, anggaran itu disesuaikan dengan kemampuan,” ujar Teten.

Namun Teten menyadari meskipun anggaran yang dialokasikan pada 2019 tergolong kecil, serapan anggaran tidak bisa sampai 100%. Tercatat dari pagu tersebut yang terserap hanya sekitar 94%. Hal ini menandakan bahwa memang perlu strategi pembenahan pada Kementerian sebelum mengusulkan kenaikan anggaran di tahun 2021.

Teten berharap DPD RI juga mendukung upaya Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengarusutamakan sektor UMKM agar menjadi perhatian stakeholder terkait sehingga harapan penambahan anggaran di tahun-tahun depan dapat terwujud. Teten sendiri mengaku sudah menyampaikan keluhan terkait pagu anggaran tersebut kepada Presiden Joko Widodo. “Mau tidak mau dengan kita mengurusi 60% ekonomi, maka anggaran harus dinaikkan, jadi kami juga minta bantuan DPD untuk mendorong pengarusutamaan UMKM termasuk terkait anggaran di kantor kami,” ulasnya.

Sebagai informasi, dalam RAPBN 2020 pagu indikatif yang ditetapkan untuk Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp972,33 miliar. Meski mengalami kenaikan sebesar 1,13% dari tahun anggaran sebelumnya, namun pagu anggaran tersebut dinilai masih terlalu kecil. (Slamet AW)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.