Enam Tahun Berturut-Turut KemenkopUKM Dapat Predikat WTP dari BPK RI

Pipnews.co.id, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI, kembali memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Dengan predikat tersebut berarti lembaga pimpinan Teten Masduki ini sudah mentradisikan hal sama enam tahun berturut-turut.

Benar saja harapan itu telah dinantikan, karena faktanya sudah dipersiapkan dengan kinerja terbaik segenap pihak. “Saya berharap tahun 2020 ini pun kita bisa mempertahankan opini WTP tersebut,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, usai acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI, atas laporan keuangan lembaganya tahun anggaran 2019, serta pengelolaan belanja subsidi imbal jasa, penjaminan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2019, di Jakarta, Senin (3/8).

Walau demikian Teten mengakui, meski sudah meraih opini WTP, tahun 2020 merupakan tahun yang berat. Mengingat periode tersebut ada beberapa program baru, khususnya berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor koperasi dan UMKM terdampak Covid-19.

“Tentu kita harus lebih hati-hati lagi, meski tahun ini sudah meraih opini WTP. Terlebih lagi, Presiden sudah meminta untuk mempercepat belanja di 2020, dan realisasi program PEN untuk mempercepat stimulus ekonomi,” tandasnya lagi.

Teten menambahkan, tahun ini di awal sudah mulai refocusing program-program KemenkopUKM, tambahan program baru, yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Menkop pun mengaku sudah melaporkan adanya program-program baru sesuai arahan Presiden untuk UMKM dan ini juga masih proses dan semoga ini bisa dijalankan. “Kami juga diminta mempercepat belanja 2020 dan realisasi program PEN untuk menstimulir ekonomi di kuartal III/2020,” paparnya lagi.

Adapun Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan menambahkan, raihan opini WTP ini menunjukkan komitmen dalam menggunakan dana APBN untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. “Meraih opini WTP dari BPK harus dijadikan tradisi bagi seluruh jajaran Kemenkop dan UKM,” pesan Prof Rully.

Sedangkan Anggota II BPK RI Pius Lustrilanang berharap MenkopUKM dan seluruh jajarannya untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan negara, sehingga BPK memberikan opini WTP untuk kesekian kalinya. Menurutnya, BPK telah memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan program PEN. Dimana KemenkopUKM memegang peranan penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta strategi pelaksanaan program PEN. “Terutama, dalam pemulihan perekonomian pada koperasi dan UMKM terdampak Covid-19,” jelas Pius.

Demikian Pius juga mengingatkan, opini WTP yang diraih ini dapat saja berubah di tahun mendatang, melihat kompleksitas masalah selama 2020 ini. “Untuk itu, KemenkopUKM perlu mengintensifkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah.. Dalam hal ini Inspektorat untuk menangani akuntabilitas tata kelola pertanggungjawaban keuangan negara”, pungkas Pius. (Esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.