Induk Koperasi An-nisa Muslimat NU Dukung RUU Perkoperasian Disahkan Secepatnya

Pipnews.co.id, Jakarta 31 Agustus 2019
Menyusul adanya pihak-pihak yang berupaya menggagalkan pengesahan Rencana Undang Undang (RUU) Perkoperasian, maka Induk Koperasi An-nisa Muslimat NU telah membuat surat pernyataan untuk mendukung RUU Perkoperasian dapat disahkan secepatnya oleh DPR-RI. Dukungan disampaikan kepada Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tertanggal 27/8/2019 yang ditandatangani oleh Syarifah Noor Hidayati SE selaku Ketua dan Umi Zahrok M.Si sebagai Sekretaris. Berikut kutipannya. Undang Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 sudah 37 tahun menjadi payung hukum perkoperasian di Indonesia. Dengan perkembangan perkembangan kondisi masyarakat, situasi dan kondisi dunia usaha yang sangat banyak mengalami perubahan maka UU No. 25 tahun 1992 tersebut dirasa sudah tidak sesuai.


Sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 45, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan Ketetapan MPR-RI No.XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi, bahwa Koperasi sebagai pilar utamja ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan, perlindungan, dukungan. Pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat. Koperasi akan terus menjadi landasan ekonomi kerakyatan dan ekonomi keumatan tentunya.

Rakyat jangan kita biarkan terus menerus diekploitasi oleh para rentenir yang berbaju koperasi. Dekopin merupakan Gerakan Koperasi yang harus diberi peran yang lebih besar. Untuk terus menerus melakukan Edukasi, Advokasi dan Fasilitasi membantu pemerintah memperbesar koperasi-koperasi di Indonesia. Dekopin telah menyempurnakan bisnis model koperasi diberbagai bidang usaha berbasis digital dengan membuat Platform tertentu. Dekopin juga menginisiasi pendirian Rumah Koperasi Indonesia (RKI) sebagai Trading Housenya Koperasi.

Saat ini bersama dengan “Angkasa Malaysia” membuat berbagai rancangan bisnis internasional untuk memfasilitasi bisnis koperasi-koperasi Indonesia yang akan GO Internasiona. Untuk itu semua dibutuhkan Regulasi yang mampu menjawab dinamika kehidupan dunia usaha kerakyatan. Membaca, melihat dan meninjau RUU Perkoperasian, sudah sangat memprihatinkan jatidiri dan Prinsiop-prinsip Koperasi Indonesia. RUU Koperasi sangat komprehensip dan menjawab kelemahan UU Koperasi yang lalu, baik UU No. 25 tahun 1992 ataupun UU No. 17 tahun 2012 yang dibatalkan MA.
Dengan tegas kami, Induk Koperasi An-nisa Muslimat NU menyampaikan kepada Pemerintah DPR-RI pada Komisi yang terkait perkoperasian, untuk segera mengesahkan dan menetapkan RUU Perkoperasian menjadi Undang-undang. Negara wajib hadir untuk memberikan
perlindungan dan pembelaan kepada ekonomi rakyat.


Demikiasn surat dukungan ini kami sampaikan untuk disahkannya RUU Perkoperasian dan diperhatikannya Dekopin sebagai organisasi Gerakan Koperasi di Indonesia. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.