Kalau Ingin Mengembalikan Koperasi dalam Rel Jati Diri dan Nilai-nilai Diperlukan Pengawasan yang Ketat

Pipnews.co.id, Bengkulu – Benarkah koperasi sekarang telah melakukan pelanggaran sehingga tak selaras lagi dengan jati diri dan nilai-nilai? Jawabnya kemungkinan ya tetapi tidak semua koperasi. Faktanya kasus penyelewengan koperasi keluar dari ruhnya terus bermunculan. Semisal melakukan pelayanan meluas kepada yang bukan anggota dengan jumlah sangat banyak. Terutama koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan, atau koperasi simpan pinjam (KSP). Tak sedikit pemilik modal dengan mengatasnamakan koperasi, lalu mengurus legalitas dengan bermacam cara sehingga seolah mulus sebagai koperasi. Memiliki badan hukum, ijin operasional dan struktur organisasi, walau cara memperolehnya bernuansa rekayasa.

Lama-kelamaan koperasi jenis ini merasakan keenakan mendapat keuntungan besar dan karena tanpa ada yang mengontrol, alias lepas dari pengawasan yang semestinya, akibatnya merugikan masyarakat. Koperasi pun kena getahnya dan dicap negatif oleh masyarakat. Meski, sejatinya koperasi yang demikian ini hanya menjadi korban penyalahgunaan oknum-oknum pengurus demi negejar keuntungan besar sesuai ambisinya. Sebut saja misalnya koperasi Langit Biru, KSP Pendawa dan masih banyak lagi.

Andai saja fungsi pengawasan dari pemerintah sejak dulu diberlakukan sebagaimana mestinya, hal-hal penyelewengan tersebut pada koperasi bisa dihindari. Kini lembaga pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM sudah resmi ada. Sangat wajar jika memproklamirkan saatnya koperasi harus dikembalikan lagi sebagai lembaga yang benar-benar memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya. Tidak lain sistem pengawasan yang lebih ketat lagi dilaksanakan akan membuat koperasi berkembang dan maju.

Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, saat membuka ‘Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan’ yang berlangsung di Bengkulu, Selasa (17/7).

Untuk itu, dia mengaku tengah berupaya agar koperasi berjalan kembali kepada rel yang benar. “Kita tengah berupaya mengembalikan koperasi ke jati diri, yakni kepada kesepakatan awal dibuat. Artinya, koperasi harus melaksanakan manajemen yang baik dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggota koperasi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Suparno menambahkan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi, daerah diharapkan juga dapat menyiapkan anggaran dan dukungan sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga pengawas yang memiliki ketegasan. Sebab, ketegasan para pembina kata dia menjadi kunci utama dalam pengembangan koperasi di Indonesia. “Bagaimana pun, ketegasan para pembina dan pengawas, merupakan mandatori dari pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggota koperasi di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Menanggapi apa yang diuraikan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Muslih Z, menyampaikan apresiasi atas digelarnya acara tersebut. Menurutnya Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu menyambut positif diselenggarakannya Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM. “Pengawasan terhadap koperasi di seluruh Indonesia, memang harus diperkuat. Dengan adanya acara seperti ini, kami jadikan bahan untuk disampaikan kepada para pengelola koperasi di Bengkulu,” ujarnya pada awak media usai acara.

Masih kata dia, pengawasan dan perlindungan terhadap anggota koperasi, harus digalakkan tidak hanya dilakukan di Bengkulu, tetapi juga di daerah lain yang kerap memiliki persoalan sama. “Pengawasan ini memang harus terus dilakukan. Munculnya berbagai permasalahan yang terjadi selama ini, lebih disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Akibatnya, tidak sedikit koperasi di Bengkulu tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Muslih.

Karenanya dengan adanya bimbingan teknis tata cara pemeriksaan kelembagaan ini, merupakan upaya untuk mensinergikan antara pusat dan daerah. Sehingga fungsi pengawasan untuk di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi harus dilakukan secara berkesinambungan. “Jadi pengawasan itu bukan hanya dari pusat, tapi juga oleh dinan-dinas, baik di tingkat provinsi maupoun kabupaten/kota. Sehingga terjadi sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, khususnya di lingkut Kementerian Koperasi dan UKM,” jelas Muslih lagi.

Dengan demikian tidak muncul kembali beberapa persoalan terkait koperasi terjadi di tengah-tengah masyarakat. “Jadi sekali lagi saya katakan, koperasi harus dikembalikan kepada kesepakatan awal yang dibuat oleh organisasi koperasi internasional,” tandasnya. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.