Nasional

Kedepan KemekopUKM Rencanakan Penyaluran BPUM Sistem Elektronik untuk Tekan Antrian dan Patuhi Prokes

Pipnews.co.id, Jakarta – Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) agar dijalankan sesuai prosedur yang berlaku dan diupayakan tertib serta tidak serampangan. Tetapi disayangkan sesuai hasil pantauan Kementerian Koperasi dan UKM di beberapa daerah. Ada terjadi pencairan BPUM yang menyebabkan antrian panjang sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan.

Demikian disampaikan Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya    dalam rilisnya, di Jakarta, Selasa (20/4).

“Kami sangat menyayangkan terjadinya proses penyaluran BPUM yang tidak tertib.  Karena itu, kami mendorong pihak terkait melaksanakan penyaluran, baik saat pendaftaran dan pencairan nanti agar tertib dan mentaati protokol kesehatan (prokes),” ujarnya.
 
Eddy menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank penyalur dalam hal tersebut bank BRI dan Bank BNI, untuk pengaturan proses pencairan sesuai dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Serta berkoordinasi dengan aparat pemerintah dan keamanan setempat.
 
Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM kata Eddy, juga sudah memberikan sosialisasi terkait SOP pencairan pada pihak terkait di daerah-daerah agar dapat beradaptasi dengan tata cara penyaluran terbaru.

“Karena memang, untuk tahun 2021, beberapa penerima lama mendapatkan lagi, bersama penerima baru, yang dicairkan secepat mungkin, untuk mendongkrak ekonomi kita di kuartal I,” tandasnya.
 
Eddy juga menegaskan, bagi pelaku usaha mikro yang tidak lolos validasi sebagaimana dimaksud pasal 10A Permenkop No 2/2021 dapat diusulkan kembali dengan mekanisme dan pengaturan tahun 2021. “Disamping itu, secara bersamaan pun dapat diusulkan pelaku usaha mikro yang belum pernah diusulkan sama sekali pada tahun sebelumnya,” jelasnya lagi.
 
Kedepan, Kementerian Koperasi dan UKM imbuh Eddy akan merencanakan proses elektronik dalam penyaluran BPUM, termasuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima, sehingga bisa mempersingkat waktu dan mempermudah pelaku usaha mikro, guna menghindari antrian.
 
Menurutnya, dalam mengantisipasi kondisi pandemi, pihaknya telah melakukan pembahasan untuk penerapan dokumen elektronik bersama kementerian keuangan yang sudah juga didukung KPK, BPK dan lainya. Namun faktanya imbuh Eddy, ada Undang Undang No.30/2014 Tentang Administrasi Negara, yang masih membutuhkan tanda tangan basah.
“Meski demikian kami akan berjuang terus untuk dapat membuat terobosan aturan tersebut, maka kedepannya saat pencairan kita bisa mewujudkan hal tersebut, sehingga bisa mengurangi antrian seperti yang terjadi saat ini,” tegasnya.
 
Hasil Survei
 
Berdasarkan survei Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Koperasi dan UKM, kepada 1.261 responden sebanyak 88,5 persen penerima BPUM memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku.
 
Tidak berbeda berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM, Lembaga Demografi- LPEM FEB UI (Desember 2020), dimana 99% UMKM responden sudah menerima bantuan lebih dari 50%. Adanya program bantuan pemerintah mayoritas UMKM optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan, serta cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Hal tersebut dikarenakan dana yang diperoleh dari program bantuan pemerintah dipergunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%) dan 58%  membutuhkan tambahan modal mempercepat pemulihan usahanya.
 
Menurut Eddy, hasil berbagai survei menunjukkan bantuan modal kerja tersebut sangat dibutuhkan bagi usaha mikro, untuk menjaga aktivitas usahanya agar dapat bertahan. “Sekaligus dapat membuka usahanya kembali bagi yang sudah tutup dan mencegah mereka tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera/miskin. Serta menimbulkan risiko sosial di kemudian hari,” paparnya.
 
Berdasarkan capaian atas program BPUM 2020, maka pemerintah pada 2021 melaksanakan kembali program tersebut. Dengan memberikan kembali BPUM kepada pelaku usaha mikro penerima 2020 dan berharap mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-1.
 
Disamping itu, pemerintah juga akan memberikan BPUM kepada pelaku usaha mikro yang belum menerima pada periode 2020, mengingat baru 12 juta usaha mikro yang sudah memanfaatkan BPUM. (Esawe).
 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button