Kembalikan Pengelolaan TPI pada Koperasi dengan Payung Hukum yang Kuat

PIPNews, Jakarta-Kementerian Koperasi dan UKM memprioritaskan agar pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kembali dikelola oleh Koperasi Perikanan. Hal ini yang menjadi target utama Menkop dan UKM, Puspayoga sejak ia menjadi Menteri.

Hal tersebut dikatakan Deputi Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta dalam diskusi bertemakan “Menanti Payung Hukum Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan”, di Jakarta, Rabu, (21/2/2017).

Program ini juga dalam rangka mendukung program peningkatan kehidupan yang berkelanjutan khususnya masyarakat pesisir, sebagai bagian program nawacita pengembangan poros maritim. “Salah satu poin untuk hal itu adalah kita menantikan terbitnya Perpres pemberdayaan Koperasi Perikanan menjadi penyelenggara TPI sebagai dasar hukum,” kata Wayan.

Dengan pengelolaan TPI dikembalikan pada koperasi, imbuh dia, pemerintah tidak perlu lagi menyediakan anggaran asuransi untuk nelayan. Sebab, kesejahteraan nelayan akan kembali terlihat ketika pengelolaan TPI diambil kembali oleh koperasi.

Sementara Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri juga sangat mengapresiasi dan optimis Perpres ini segera terbit. Keyakinan tersebut kata Rohkmin didasari atas pemegang kekuasaan saat ini sama-sama dari partai yang sama dan mempunyai kepentingan yang sama.

“Kalau Perpres ini sampai setahun belum terbit ya kebangetan, karena Menterinya dari PDIP, Seskabnya PDIP, Presidennya juga PDIP, jadi saya yakin Perpres itu akan segera diterbitkan,” ujar Rokhmin optimis.

Ia juga berharap, pemerintah memberikan bantuan untuk nelayan kapal yang besar supaya bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak dan bisa menangkap ikan di laut dalam, dimana tempat selama ini ikannya selalu dicuri oleh kapal-kapal dari luar. Setidaknya kapal yang beratnya 30 GT. Tanpa kapal ini, menurut mantan Menteri Kelautan ini tidak akan mampu menangkap ikan di laut dalam yang menjadi tempat pencurian ikan oleh kapal luar tersebut.

Sedangkan Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) Ono Sutarno juga sangat berharap Perpres ini segera terbit. Agar peran koperasi menjadi besar. Koperasi, imbuhnya, bisa menjembatani negoisasi antara nelayan dan kepentingan pasar. “Jika koperasi butuh uang tunai saat jual ikan tetapi pembeli maunya utang, maka koperasi bisa menalangi sehingga proses jual beli tetap berlangsung.

Ono menambahkan kalau pemerintah mau membantu kapal nelayan sebaiknya berilah kapal yang berbobot 30 gros ton (GT). Sebab kurang dari itu kapal-kapal tersebut hanya bisa beroperasi di laut dangkal. Dampaknya malah bisa menganggu potensi laut itu sendiri karena terlalu banyak kapal. Padahal ikan yang banyak justru di laut menengah dan dalam, dimana tempt tersebut justru menjadi objek pencurian kapal-kapal asing.

Ono menambahkan pentingnya koperasi yang kuat karenaa bisa membantu mengatasi nelayan saat hasil tangkapan sedang menurun atau paceklik. Sebab, kata Ono ikan itu hanya ada dalam jumlah banyak hanya sekitar 6 bulan, selebihnya menjadi musim paceklik. Tetapi dengan alat tangkap yang besar mampu menjelajah laut dalam kondisinya akan beda.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Jendral Dekopin Neldi Rafinaldi yang hadir ikut memberikan masukan. Menurutnya isi dalam Perpers itu nantinya membuat Koperasi Perikanan tidak hanya sebagai obyek, tetapi menjadi subyek. Dengan demikian maka tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi atau merekayasa ataupun mengatasnamakan koperasi demi mendapat hak mengelola TPI, jika itu yang dimaksudkan maka koperasi menjadi sangat kuat. “Paling tidak konsidi seperti periode 1997 – 2004 yaitu era kejaan koperasi perikanan akan berulang,” tuturnya. (AWes).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.