Kemenkop Berharap DPR Segera Sahkan RUU Perkoperasian Menjadi UU


Pipnews co.id, Jakarta – Kehadiran UU Perkoperasian amat penting dan strategis. Bagi pemerintah, UU itu bisa menjadi ‘guide’ atau landasan dalam menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak khususnya pada koperasi di Indonesia. Sedangkan bagi koperasi sendiri, kehadiran UU Perkoperasian merupakan payung hukum, sehingga memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha koperasinya.

Meskipun saat ini masih ada UU Nomor 25 Tahun 1992 tetapi sifatnya sementara, setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 dicabut. UU Nomor 25 itu sudah harus banyak penyesuaian apalagi di era digital sekarang ini. Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, kepada wartawan, di kantornya, Jumat, (6/9).

Prof Rully menambahkan, bahwa urgensinya bagi koperasi, jika kita memiliki UU sama artinya pemerintah memiliki back-up yang kuat untuk banyak hal. Oleh karena itu, Prof Rully berharap agar RUU Perkoperasian bisa segera disahkan menjadi UU, pada masa kerja DPR RI periode sekarang yang sebentar lagi akan purna tugas. “Semoga bisa tuntas pada periode DPR sekarang. Dan kalau disahkan menjadi UU, kita sudah siap dengan PP-nya,” harapnya.

Bila sebaliknya lanjut Prof Rully, misalnya di carry-over ke periode DPR yang baru, pihaknya juga sudah siap. Menurutnya, pemerintah (Kemenkop) akan menerima segala keputusan yang ada. Terkait RUU Perkoperasian ini dia berharap bisa tuntas segera di periode sekarang. Rully pun mengatakan, bahwa pada 13 September 2019 mendatang sudah teragendakan untuk Rapat Kerja antara pemerintah (Kemenkop dan UKM) dengan Panja Komisi VI DPR RI membahas RUU Perkoperasian. “RUU ini sudah ada di Panja Komisi VI sejak 2016 lalu. Pemerintah dan DPR sangat concern untuk menyelesaikan UU Perkoperasian. Sayangnya, kita belum memiliki kecocokan waktu untuk mengadakan Raker yang tadinya sudah disusun sejak 16 Juli lalu. Nah, sekarang mudah-mudahan Raker pada 13 September ini tidak tertunda lagi,” paparnya lagi.

Diakui Rully, secara substansi sebenarnya isi RUU Perkoperasian sudah tidak ada masalah yang berarti. Sebab sejak 2016 sudah  dimasukkan draft-nya ke DPR, dan oleh dewan dilakukan beberapa perubahan. “Sebagian besar pasal isi RUU tersebut sudah konsinyering dengan kita. Yang belum itu ada pasal yang berkaitan dengan  Dekopin dan beberapa hal berkaitan dengan redaksional saja,” imbuh Prof Rully.

Rully juga menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan secara informal bahwa ada pasal-pasal yang masih mengganjal secara formal. “Dan mereka menyetujui untuk diubah. Mudah-mudahan, dalam forum pada 13 September nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan,” pungkasnya.(Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.