Kemenkop dan UKM akan Perkuat Koperasi Sektor Pangan

Pipnews.co.id, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui, sektor pangan memiliki kontribusi omset yang masih harus didorong lebih optimal. Di sisi lain, juga terdapat urgensi dalam pengembangan sektor pangan dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor ke-3 terbesar dalam PDB Indonesia, serta merupakan sektor yang mendominasi usaha UMKM Indonesia (51,2%).

Upaya itu menurut Teten harus terus didukung dan perhatian banyak pihak. Karena sektor pangan, seperti telah diingatkan Badan Pangan Dunia, bahwa dunia akan dihadapkan pada gangguan keamanan pangan, akibat pandemi sebagaimana diprediksi oleh FAO.

Namun demikian menurutnya, sektor pangan juga menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat. Terutama dari sisi rantai pasok yang rumit dan panjang, serta rendahnya kepemilikan dan penguasaan lahan petani di Indonesia. Di mana 58,72% rumah tangga petani Indonesia hanya memiliki 0,5 Hektar lahan. Untuk itu, Teten menegaskan, koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi, dapat hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui konsolidasi orang (petani), lahan, logistik, sampai dengan pasar.

Teten menambahkan, bahwa sebagai piloting pengembangan koperasi pangan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). “Dan salah satu BUMN yang bergerak di sektor pangan, yakni Perhutani untuk dapat memanfaatkan lahan yang telah didistribusikan kepada masyarakat sekitar hutan dalam program Perhutanan Sosial,” jelasnya saat menjadi keynote speech dalam webinar nasional dengan tema “Tantangan Peluang dan Posisi Koperasi dalam Perekonomian Nasional” di Jakarta, Senin (13/7).


Nantinya imbuh Teten, skema pengembangan koperasi perhutanan sosial dapat dilakukan dengan melakukan mapping dan pendampingan kepada potensi kelompok masyarakat, di lahan Perhutanan Sosial yang secara ekonomi telah berkelompok dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Setelah adanya penguatan kelembagaan LMDH tersebut, maka pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi dilakukan untuk dapat menjadikan koperasi modern. Pada kondisi ini lanjut Teten, Koperasi Perhutanan Sosial dapat mengakses pembiayaan dari LPDB-KUMKM, perbankan, dan sumber lain yang sah. Akses pemasaran juga dapat dilakukan melalui pendampingan standardisasi dan sertifikasi produk, sehingga dapat masuk ke pasar retail modern dan pasar online. “Untuk lebih menjamin kepastian pasar, kami juga telah menggandeng beberapa BUMN sebagai offtaker,” ujarnya lagi.

Arah Pengembangan Koperasi

Teten Masduki meyatakan, koperasi dapat didorong sebagai sebagai pusat bisnis komoditi pangan. Dimana petani perorangan akan dikonsolidasi dalam lembaga koperasi guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi petani. Maksudnya lanjut Teten, yakni konsolidasi petani ke dalam wadah koperasi, sekaligus mengkonsolidasi lahan milik petani, konsolidasi pola tanam yang baik, konsolidasi sumber daya di pemerintahan, dan konsolidasi pembiayaan.

Konsolidasi tersebut kata dia, mendorong peningkatan produktivitas dan memperkuat posisi tawar petani. Dimana koperasi yang dibentuk harus memenuhi skala ekonomi sebagai sentra bisnis, dengan luas minimum memadai dan akan berperan dari hulu ke hilir. Selain itu lanjut Menkop, koperasi juga akan berperan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan model bisnis koperasi.

Yakni kemitraan dengan lembaga pembiayaan, swasta/BUMN sebagai offtaker. Dengan pola kemitraan ini, kata Teten, petani hanya fokus bercocok tanam. “Proses bisnis seluruhnya dikerjakan koperasi, termasuk untuk menjaga mutu dengan melakukan pendampingan,” pungkasnya. (Esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.