Nasional

Kemenkop dan UKM Alokasikan Rp 200 Miliar DAK untuk 34 Provinsi

pipnews.co.id, Jakarta – Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan, sekitar 172 kabupaten/kota di 34 provinsi akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp200 miliar.

Alokasi dana tersebut terbagi dalam dua pos, sebesar Rp129 miliar untuk provinsi dan Rp71 miliar untuk wilayah kabupaten/kota. Diakui Zabadi dana tersebut memang masih terlalu kecil kalau untuk dibagi setiap kabupaten/kota. Tetapi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki maka tidak semua kabupaten/kota mendapatkan. Dan itu merupakan kewenangan provinsi memilih daerah mana yang diprioritaskan.

“Kalau kita maunya sih seluruh kabupaten/kota mendapatkan DAK. Namun, karena keterbatasan yang ada, maka kita membuat kriteria daerah mana yang sesuai urgensinya dan sangat mendesak untuk mendapat dukungan DAK. Khususnya dalam pengembangan kapasitas usaha dan kinerja koperasi dan UMKM di daerah,” kata Zabadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/2).

Imbuh Zabadi yang pada kesempatan itu mendampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, bahwa terkait pengajuan DAK itu, Kemenkop yang mengusulkan DAK untuk daerah mana, dan Kementerian Keuangan yang akan memutuskan hal tersebut. hanya saja kata dia, pihaknya hanya mempunyai porsi penentuan seesar 30% sedangkan kewenangan Kemenkeu 70%. Intinya Kemenkop yang mengajukan untuk daerah mana saja besaran jumlahnya dan daerah mana yang dinilai paling membutuhkan diputuskan Kemenkeu.

“Tapi saya pikir, koperasi dan UMKM memang menjadi merupakan instrumen penting dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” tandas Zabadi.

Terkait kriteria daerah yang bisa mendapatkan DAK, diantaranya mengukur bagaimana dukungan Pemda setempat bagi pengembangan koperasi dan UMKM di wilayahnya. Disitu, bisa dilihat dari berapa jumlah koperasi yang aktif dan melakukan RAT. 

“Misalnya, jumlah koperasi 100 unit, lalu 90 koperasi melakukan RAT, maka kabupaten/kota seperti itu yang harus kita dukung mendapat DAK. Sebaliknya, bila memiliki 100 koperasi, tapi hanya 10 koperasi yang melakukan RAT, berarti Pemda kurang mendukung program Reformasi Total Koperasi,” imbuh Zabadi.

Kriteria kedua, lanjut Zabadi, dilihat dari perbandingan jumlah anggota koperasi dengan total jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut. Kriteria selanjutnya adalah Nomenklatur Pemda juga menentukan bentuk keseriusan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di wilayahnya. 

“Kita akan melihat OPD-nya (Organisasi Perangkat Daerah), apakah tunggal atau dicampur dengan bidang lain. Karena, ada wilayah yang dinasnya menggabungkan koperasi dan UMKM dengan bidang lain. Namun banyak pula yang langsung tunggal, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM,” tukas Zabadi.

Kemudian setelah data-data terkumpul, kata Zabadi, lalu disetor ke Kemenkeu dalam sebuah aplikasi untuk diproses, kabupaten/kota mana saja yang mendapat DAK. Hasilnya, muncul 172 kabupaten/kota.

Soal penggunaan dana DAK juga sesuai kepentingan di daerah, Zabadi mencontohkan seperti di Jawa Timur yang memiliki sekitar 30 kabupaten/kota yang mendapat DAK. DAK itu diperuntukkan bagi pelatihan perkoperasian di kabupaten/kota sebagai sebuah stimulus untuk pengembangan. (Slamet AW). 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button