Nasional

Kemenkop dan UKM Bantu Pemulihan Usaha UMK Pasca Bencana di Provinsi NTB dan Sulteng

Pipnews.co.id, Mataram – Kementerian Koperasi dan UKM membantu pemulihan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bencana tsunami likuifasi dan gempa bumi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Di Provinsi Sulteng, kegiatan dilakukan di Kota Palu, Kab Sigi dan Kab Donggala, sedangkan di provinsi NTB kegiatan dilakukan di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Mataram.

Untuk program pemulihan ini dilakukan dua kedeputian Kemenkop dan UKM, yaitu Deputi Restrukturisasi Usaha dan Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam bentuk bantuan pemerintah (Banpem) diberikan kepada 150 UMK, masing-masing menerima Rp 4,5 juta dan Penerapan Early Warning System (EWS) serta pelatihan vokasi kepada 80 orang di Lombok Tengah.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha dan Pemasaran Abdul Kadir Damanik mengatakan, restrukturisasi usaha bagi Koperasi dan UMKM merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas kinerja Koperasi dan UMKM.

“Kami secara bertahap akan terus melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam acara sosialisasi restrukturisasi usaha kepada 50 Koperasi dan UMKM bertempat di D’Max Hotel Selasa (12/2).

Damanik menambahkan dengan sosialisasi restrukturisasi usaha di Lombok Tengah ini, diharapkan Koperasi dan UMKM di sini dapat meningkatkan performa kinerja usahanya, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Menata kembali aspek usahanya yang tidak efisien, sehingga kinerja usahanya makin baik dan dapat terus unggul dalam era pasar bebas ini.

Adapun Deputi Bidang Pengembangan SDM terlibat dalam memulihkan perekonomian dengan melaksanakan program-pelatihan. Diantaranya pelatihan vokasional pengolahan makanan berbahan dasar buah-buahan lokal.

Materi yang diberikan dalam bentuk keterampilan teknis dengan pemilihan jenis pelatihan sesuai dengan potensi/sumberdaya lokal yang tersedia di daerah setempat dan diolah menjadi produk yang mempunyai nilai jual/nilai tambah. Diharapkan selepas pelatihan, peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan sebagai modal keterampilan untuk membuka lapangan usaha/peluang usaha baru.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah Ikhsan menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas pelaksanaan pelatihan kepada Koperasi dan UMK binaannya dan berjanji akan terus mengawal dari hulu hingga hilir.

Kemudian itu di Provinsi Sulteng  terdata ada lima Kab terdampak bencana tsunami, gempa bumi dan Likuifasi, antara lain Kab/Kota; Palu, Sigi, Parigi, Parigi Moutong dan Donggala. Wilayah yang memiliki kerusakan parah adalah Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Donggala.

Program bantuan berupa modal usaha itu rencananya akan diberikan kepada sebanyak 150 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di 3 Kab/Kota yaitu, Palu, Sigi dan Donggala, masing-masing per-kab/kota akan mendapatkan alokasi 50 UMK, masing-masing akan menerima Rp 5 juta.

Untuk melakukan berbagai program kegiatan ini, Kementerian Koperasi dan UKM melibatkan eberapa pihak, seperti lembaga keuangan (bank/non bank), Kementerian Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga 29 Januari 2019 data KUMKM yang terdampak bencana di provinsi Sulawesi Tengah mencapai 100.910 Unit UMKM dengan plafon kredit sebesar Rp 8.038,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp.5.150,5 triliun yang bersumber dari 13 perbankan dan satu lembaga keuangan. Nilai restrukturisasi kredit UMKM yang telah dilakukan sebanyak 22.325 unit dengan plafon Rp 3.498,5 triliun dan outstanding sebesar Rp2.672,6 triliun.

Selain itu Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha juga menyelenggarakan kegiatan Bimtek dan sosialisasi Juknis Banpem di Prov Sulteng dua angkatan. Pelaksanaanya telah dilakukan pada 13 dan 14 Februari 2019, bertempat di Rama Garden Hotel, Kota Palu dan diikuti 150 UMK yang berasal dari Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Bimtek pemberdayaan UsUMK ini merupakan kelanjutan dari komitmen antara Kemenkop dan UKM dengan Pemprov dan Kab/Kota di Sulteng pada 2018, khususnya dengan dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM).

Menurut Sutarmo Asisten Deputi Perlindungan Usaha, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, terkait proses seleksi calon peserta kewenangannya mutlak pada Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota setempat. Selanjutnya mereka nantinya wajib melaporkan perkembangan dana tersebut selama dua tahun, pada setiap semester sejak dana diterima. “Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari santuan pemerintah,” ujarnya. (Slamet AW).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button