Kemenkop dan UKM Berharap KSPPS-BTM Menjadi Penyalur KUR Syariah

Pipnews.co.id Jakarta – Hingga saat ini hanya ada satu lembaga keuangan syariah yang mendapat tugas pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pola syariah, yakni BRI Syariah. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM berharap ada koperasi syariah yang dapat ikut sebagai penyalur KUR syariah.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, saat menjadi Keynote Speech dalam acara Peluncuran Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) dan Diskusi Nasional bertemakan “Membangun Aliansi Integritas Keuangan Mikro Muhammadiyah”, di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (30/10).

Yuana menambahkan kedepan ada dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS), termasuk dari Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) dipercaya menjadi penyalur KUR syariah.

“Bukan tidak mungkin KSPPS-BTM menjadi penyalur KUR, karena BTM telah ditunjang sistem IT dan financial technology yang baik. Saya yakin KSPPS bakal mampu memenuhi persyaratan yang diminta, termasuk kredit macet (NPL) yang tak boleh kebih dari persen. Apalagi BTM banyak ditunjang teknologi informasi (TI),” jelasnya yang hadir mewakili Menkop dan UKM AAGN Puspayoga.

Masih diungkapkan Yuana, saat ini KUR disalurkan oleh 47 bank umum, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), empat lembaga keuangan non bank (LKNB), dan dua koperasi simpan pinjam. Kedua koperasi itu adalah Kospin Jasa Pekalongan dan Kopdit Obor Mas, NTT. Dalam waktu dekat akan ada satu lagi koperasi simpan pinjam (KSP) yang akan menjadi penyalur KUR, yaitu KSP Guna Prima Dana.

Oleh sebab itu, Yuana mendukung penuh upaya Muhammadiyah mewujudkan berdirinya Satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Satu BTM. Menurut dia itu sudah sejalan dengan keinginan pemerintah yang ingin Indonesia menjadi pusat keuangan stariah dunia. “Indonesia sangat bermimpi menjadi pusat keuangan syariah dunia,” kata Yuana yang didampingi Kepala Divisi Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Kecil, Menengah (LLP-KUKM) A Tajudin Nur.

Di tempat sama, Direktur Lembaga Keuangan Mikro ((LKM) Otoritas Jasa Keuangan (OKK) Suparlan, mengatakan posisi Muhammadiyah yang ingin mewujudkan pencetakan Satu PDM Satu BTM sangat sejalan dalam upaya menumbuhkembangkan sektor riil dan UKM.

“Itu juga sangat strategis karena Muhammadiyah mempunyai jaringan tingkat primer, sekunder, dan pudat atau induk.  Ini punya bargaining power yang tinggi terhadap lembaga perbankan,” kata Suparlan.  

Gerakan Keuangan Mikro Muhammadiyah ini menurut Suparlan merupakan bagian upaya membetengi umat dari praktik keuangan konvensional yang mengandung unsur riba. Keuangan mikro imbuh dia juga bisa menggarap potensi asuransi mikro bagi kalangan UMKM.

Sedangkan Ketua Induk KSPPS BTM Achmad Suud mengungkapkan, GMM digulirkan pada acara Konsolidasi Keuangan Mikro Muhammadiyah di Lampung, Mei 2018 lalu. BTM memiliki jaringan luas, di tingkat primer di daerah, tingkat sekunder di level provinsi, dan di pusat.

Suud menjelaskan, Induk BTM mempunyai lima fungsi. Di antaranya, pertama, sebagai regulator bagi lembaga keuangan mikro (LKM) maupun KSPPS BTM. Kedua, pengendali jaringan BTM. Ketiga, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Keempat, sebagai lembaga supervisi. “Jadi kami punya parameter untuk menilai kesehatan suatu BTM,” ujar Suud. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.