Kemenkop dan UKM Dituntut Miliki Database yang Akurat dan Faktual

Pipnews.co.id, Jakarta – Sekretaris Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi yang mendapat tugas memberdayakan Koperasi dan UMKM, dituntut memiliki database Koperasi dan UMKM yang akurat dan aktual dalam menunjang penyusunan kebijakan, perencanaan serta program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Kemenkop dan UKM harus menjadi rujukan data dalam masalah koperasi dan UMKM, karena itu data yang akurat dan faktual menjadi keharusan, karena itulah rakor dan pelatihan pendataan koperasi terus dilakukan secara kontinyu,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dan Pelatihan Pendataan Koperasi 2018,di Jakarta, Selasa (8/5).

Hadir dalam acara itu Kabiro Perencanaan (Karoren) Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi, dan para pejabat Eselon II Kementerian Koperasi dan UKM, Para Pejabat Eselon III/IV Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I, serta Operator Data dari 66 Kabupaten/Kota terkait,

Meliadi menambahkan, acara ini merupakan sarana untuk terus meningkatkan kemampuan pengelola/operator data dalam dunia Teknologi Informasi, cara menggunakan aplikasi, dan cara Penataan Data Koperasi melalui aplikasi ODS (Online Data System) yang telah difasilitasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, sehingga percepatan penataan data koperasi dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Selain itu rapat Koordinasi dan Pelatihan Pendataan Koperasi ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data koperasi antara pusat dan daerah agar dapat lebih tertata. Selain itu, melalui rapat konsolidasi data ini, kendala dan permasalahan tentang pendataan koperasi dapat dicarikan solusi, sehingga perwujudan data koperasi secara lebih berkualitas untuk kedepan dapat segera terealisasi.

Program Unggulan 2018

Sementara itu Karoren Ahmad Zabadi menjelaskan, salah satu program unggulan dari tim reformasi koperasi, yaitu pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat NIK, serta melakukan penataan data koperasi yang bersinergi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Provinsi/Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia melalui Aplikasi Online Data System (ODS).

“Seperti yang telah disampaikan oleh Seskemenkop dan UKM sebelumnya, bahwa pada 2018 ini Bagian Data Biro Perencanaan, Kemenkop dan dan UKM memiliki Arah Kebijakan dan Program Penataan Data Koperasi Tahun 2018 melalui Aplikasi ODS,” katanya.

Zabadi menambahkan, di antara program aplikasi ODS itu antara lain, pertama, pencetakan dan penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) saat ini sudah dapat dilakukan di Provinsi/DI, Kabupaten/Kota melalui aplikasi Online Data System (ODS). Kedua, Pengembangan fitur update data koperasi secara mandiri oleh Koperasi guna mempermudah proses pelaporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) melalui Aplikasi Online Data System Langsung berbasis website. Ketiga, penambahan fitur pendataan koperasi yang memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam Konvensional maupun Syari’ah.

Keempat, Pembuatan Online Data System (ODS) Koperasi berbasis Smart Phone. Kelima, Perancangan Peta Digital Koperasi, yang digunakan untuk mengetahui posisi/ koordinat lokasi koperasi. Keenam, Rancangan Publikasi dan Pengambilan data Koperasi dapat dilakukan per triwulan dan semester dari Aplikasi Online Data System(ODS). Ketujuh, Pencetakan dan penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang saat ini sudah dapat dilakukan di Provinsi/DI, Kabupaten/Kota melalui aplikasi Online Data System (ODS) memberikan kemudahan bagi koperasi yang ingin mendapatkan sertifikat NIK.

Kedelapan, Pengembangan fitur update data koperasi secara mandiri oleh Koperasi, hal ini memungkinkan bagi masing-masing koperasi untuk melakukan pelaporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) melalui Aplikasi ODS langsung berbasis website tanpa harus menunggu operator dari Dinas Provinsi/DI, Kabupaten/Kota. Kesembilan, Penambahan fitur pendataan koperasi yang memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam Konvensional maupun Syariah.

Fitur ini berfungsi untuk mengetahui data koperasi nonsimpan-pinjam yang memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam, baik Konvensional maupun Syariah. Kesepuluh, Pembuatan ODS Koperasi berbasis Smart Phone. Dengan kecanggihan teknologi dewasa ini, segala sesuatu dapat dikerjakan hanya dengan satu sentuhan, yaitu melalui perangkat telefon pintar/smart phone. Hal ini menjadi motivasi bagi Bagian Data untuk mengembangkan ODS berbasis Smart Phone guna mempercepat dan mempermudah dalam pendataan koperasi.

Kesebelas,Perancangan Peta Digital Koperasi, yang berfungsi untuk mengetahui posisi/koordinat lokasi koperasi melalui maps atau satelit dan penyebaran koperasi dimasing-masing Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota, guna membantu pihak-pihak terkait dalam menentukan arah kebijakan yang bermanfaat bagi perkembangan koperasi itu sendiri.

Keduabelas, Rancangan Publikasi dan Pengambilan data Koperasi dapat dilakukan per triwulan dan semester dari Aplikasi Online Data System(ODS). Fitur ini penting agar data koperasi bisa diketahui dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga hasil pengambilan data tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyusun program/kegiatan Pemberdayaan Koperasi. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.