Kemenkop dan UKM Perkuat Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Program

Pipnews.co.id, Yogyakarta – Kementerian Koperasi dan UKM akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan integrasi perencanaan, serta sinkronisasi program. Koordinasi kebijakan tersebut akan dilakukan melalui arahan Kemenko Perekonomian dan integrasi perencanaan melalui Bappenas. Sedangkan sinkronisasi program akan dilakukan bersama pemerintah daerah, agar program yang digulirkan tidak tumpang tindih, efektif dan efisien. Demikian disampaikan Agus Muharram, Sekretarik Kementerian Koperasi dan UKM, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 Bidang Koperasi dan UKM, di Yogyakarta, Kamis (5/4).

Agus menambahkan, beberapa program strategis Kemenkop dan UKM merupakan hasil dari koordinasi kebijakan dengan kementerian dan lembaga lain. Seperti kredit usaha rakyat (KUR) hasil koordinasi melalui Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, OJK, dan kalangan lembaga keuangan bank dan nonbank. Ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) hasil koordinasi dengan Kemendagri, Hak cipta dengan Kemenhukham, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan Kemendag, hingga kredit Ultra Mikro Indonesia (UMI) dengan Kemenkeu.

Setelah dilakukan sinkronisasi program dengan daerah, Agus mengharapkan agar hasil dari Rakornas ini, disosialisasikan secara efektif di daerah masing-masing. Mengingat selama ini banyak program Kemenkop dan UKM yang tidak terinformasikan dengan baik di daerah. Akibatnya masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai KUR, pengurusan hak cipta bagi produk UKM di daerah, ijin usaha mikro dan kecil atau IUMK, dan sebagainya. “Sosialisasi harus terus diperkuat dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi,” pintanya.

Agus juga mengungkapkan Gerakan Koperasi di Indonesia (GKI) mengharapkan agar instansinya tidak hanya berwenang dalam hal merumuskan regulasi, melainkan juga masuk dalam tahap pelaksana teknis kebijakan. Hanya saja kata Agus status Kemenkop dan UKM dalam UU Kementerian masuk ke dalam kategori 3. Jadi, bila ingin menjadi kementerian teknis, UU Kementerian harus diamandemen terlebih dahulu. Seperti perintah dan hasil rekomendasi Kongres Koperasi di Makassar beberapa waktu lalu. Agus mempertanyakan, perihal Dekopin akan melakukan uji materi terhadap UU Kementerian, sebagaimana amanat Kongres Koperasi di Makasar. “Kita semua sedang menanti itu,” tegasnya.

Selama ini kata Agus pihaknya hanya berwenang dalam menerbitkan badan hukum koperasi dan unit usaha simpan pinjam. Ketika koperasi akan membuka usaha seperti toko, perdagangan, pertanian, dan perkebunan, maka perijinannya harus dikeluarkan kementerian teknis terkait. Kondisi seperti ini banyak membuat kalangan pegiat koperasi “frustasi” . Bila Kemenkop dan UKM masuk kategori 2 atau kementerian teknis, maka segala perijinan usaha bagi koperasi menjadi wewenang dan tugas dari Kemenkop dan UKM.

Untuk itu Agus pun berharap Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM akan mampu membangun sistem informasi bagi Usaha Simpan Pinjam (USP), seperti layaknya Sistem Informasi Debitur (SID) di perbankan. Sehingga, data anggota koperasi di USP tercatat secara akuntabel. Kalau ini tidak segera dilakukan, maka pengawasannya bisa-bisa diambil alih OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. “Bagi Kita koperasi dengan bank itu berbeda. Karena simpan pinjam itu sifatnya eksklusif dari anggota untuk anggota bukan inklusif,” tegas Agus.

Akhirnya Sekretaris Kemenkop UKM ini pun mengharapkan pemda, khususnya dinas koperasi dan UKM mampu mengantisipasi segala perubahan zaman. Mengingat sekarang ini sudah masuk ke dalam era digital. Perdagangan sudah marak dilakukan melalui jaringan marketplace atau e-commerce. Karenanya koperasi di Indonesia harus meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing. Agus mengingatkan, koperasi berkualitas itu adalah Tiada Koperasi Tanpa Transaksi, Tiada Koperasi Tanpa Pelatihan, dan Tiada Koperasi Tanpa IT. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.