Kemenkop dan UKM Siapkan Tenaga Pendamping UMKMTerdampak MEA

PIPNews.co.id, Batam – Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM, serta memprioritaskan pengembangannya secara terintegrasi dalam menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berkaitan hal tersebut, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop dan UKM, melaksanakan Temu Konsultasi KUMKM, bertempat di Travelodge Hotel Batam, Kamis, ( 22/3), dengan tujuan melakukan pendampingan penanganan yang terdampak adanya perdagangan bebas MEA.

Para konsultan pendamping MEA ini diharapkan dapat tepat sasaran, sesuai kebutuhan KUMKM di era perdagangan bebas ini agar tetap bisa berkompetitif, baik di pasar dalam negeri, maupun pasar ASEAN.

Kepala Bidang Fasilitasi Mitigasi Resiko Usaha Dampak Globalisasi, Kemenkop dan UKM, Sutrisminingsih, mengungkapkan kegiatan tersebut berkaitan dengan akan dilaksanakannya pendampingan oleh para Pendamping MEA, pada Juli hingga September 2018.

Pendampingan penanganan dampak perdagangan MEA 2018 ini akan dilaksanakan di 6 wilayah yakni Kota Batam, Tasikmalaya, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, dengan mendayagunakan 3 (tiga) pendamping di masing-masing wilayah. “Kami berharap dengan adanya temu konsultasi ini ini, para pendamping memahami mekanisme pendampingan dan mengetahui permasalahan KUMKM yang akan didampingi,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas KUKM Kota Batam, Suleman Nababan menyambut baik kegiatan tersebut. Dia mengharapkan agar produk UMKM di kota Batam dapat berdaya bersaing. Karena itu, dia memerlukan adanya standar baku mutu dari produk yang dihasilkan, sehingga memiliki nilai lebih dari produk tersebut.

Pada kesempatan itu juga menghadirkan salah satu eksportir produk pertanian ke Singapura, Willy Setiawan. Dalam testimoninya, Willy menjelaskan, bahwa Kota Batam sebagai kota perdagangan yang memiliki letak yang sangat strategis, karena bersebelahan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Dia menggambarkan, untuk memenuhi kebutuhan akan produk, Singapura hanya menghasilkan 10% dari total kebutuhannya, sehingga sisanya diimpor dari negara tetangga, seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Namun saat ini kata dia, Indonesia paling kecil kontribusinya jika dibandingkan Malaysia dan Thailand.

Willy menambahkan masih terbuka bagi UKM di kota Batam untuk mengekspor produknya ke Singapura. Hanya saja kata Willy lagi, dibutuhkan kontinyuitas, serta komitmen, baik yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk, maupun ketepatan waktu pengiriman. “Karena apabila terlambat dalam pengiriman, akan dikenakan denda,” ungkapnya.

Adapun Abdun Baskoro Cahyo, eksportir baju Melayu tujuan Singapura, Malaysia dan Thailand mengungkapkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan para UKM sebelum memulai ekspor. Misalnya UKM harus memiliki badan hukum untuk mengantisipasi jika terjadi masalah. “Harus memiliki badan hukum sehingga apabila terjadi masalah, kita mempunyai kekuatan hukum untuk penyelesaiannya sehingga tidak merugikan,” ujar Abdun.

Tidak lain Abdun memiliki pengalaman saat awal memulai ekspor. Selain itu, selera pasar harus dipahami dan jujur dalam melaksanakan ekspor. Sebab kata dia, apabila sering melakukan kesalahan bisa terancam diblacklist oleh negara tujuan ekspor.

Sedangkan Tarmidzi, salah satu pelaku UKM yang memproduksi perlengkapan pakaian tradisionil Batam, “Tanjak” menguraikan bahwa dirinya mengaku mendapatkan order dari Buyer Singapura. Namun, ia mengalami kendala karena belum memiliki badan hukum. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*