Kemenkop UKM Gelar Bimtek Metodologi Fasilitator Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendamping UMKM, untuk Para Pendamping yang Belum Memiliki Sertifikasi.

PIPNes, Bogor – Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha menggelar bimbingan teknis (bimtek), metodologi fasilisatorpelatihan brbasis kompetensi pendamping UMKM, untuk para pendamping yang belum memiliki sertifikasi.

Kegiatan tersebut diikuti 20 peserta dengan latar belakang Pendamping UMKM, Tim Perumus SKKNI dan KKNI Pendamping UMKM, serta Anggota Tim Penyusun Modul. Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendamping UMKM tersebut telah berlangsung sejak Rabu (28/2) dan akan ditutup dengan uji kompetensi pada Jumat (2/3).

Materi yang diberikan dalam bimbingan teknis (bimtek) dan uji sertifikasi kompetensi tersebut meliputi materi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Training Need Analysis, Merancang Program Pelatihan, Mengelola Bahan Pelatihan, Mengelola Peralatan Pelatihan, Merancang Rencana Pembelajaran, Melakukan Pelatihan Tatap Muka, dan Metodologi Pelaksanaan Pelatihan.

Demikian dijelaskan Asisten Deputi (Asdep) Pendampingan Usaha Deputi Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM, Eviyanti Nasution, di Bogor, Kamis (1/3).

Melalui kegiatan tersebut imbuh dia, akan ada uji kompetensi untuk para pendamping UMKM yang nantinya semua distandardisasi sesuai SKKNI, yang telah dikeluarkan oleh Kemenaker, dan KKNI oleh Kemenkop. “Ada 27 Kabupaten/Kota dan 24 tingkat provinsi, yang nantinya para pendamping yang ada di PLUT akan diuji untuk meningkatan kemampuan mereka,” jelasnya.

Eviyanti menambahkan, kegiatan Bimtek dan uji kompetensi, fasilitator pendamping UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Pendamping UMKM tersebut, merupakan buah kerja sama antara Kemenkop UKM dengan Lembaga Diklat Profesi (LDP) YAPEPI dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Instruktur Kompeten Indonesia (IKI).

Masih di tempat yang sama, Prijadi Atmadja, Ketua Tim Penyusun Modul Bimtek, menmbahkan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendamping dengan cara dilatih metodologi untuk memberikan pelatihan dan dilatih untuk fasilitatornya dengan materi tentang pelatihan atau pendampingannya itu sendiri. “Sesuai yang ada di SKK. Itu untuk menciptakan fasilitator yang bersertifikat,” jelasnya.

Prijadi menambahkan, fasilitator itu harus memiliki dua sertifikat, yakni sertifikat metodologi untuk memberikan pelatihan dan sertifikat kompetensi di bidang pendampingan UMKM. Selain itu, Bimtek dan uji kompetensi tersebut juga dirancang untuk mendukung kemampuan dan kinerja PLUT KUMKM.

Adapun Konsultan PLUT KUMKM Kabupaten Sukabumi Imelda Delfina Sibarani, yang juga salah satu peserta dalam kegiatan tersebut mengungkapkan, kebutuhan berupa sertifikasi menjadi hal penting dalam menjalankan peran sebagai pendamping.

Datangnya ia di tempat tersebut diakui merupakan suatu support yang besar dari kementerian untuknya. “Walaupun kami sudah terbiasa berbicara untuk menjadi narasumber, untuk jadi fasilitator di lapangan, tetapi kami belum bisa menunjukkan eksistensi karena faktanya kami belum punya sertifikasi. Nah, dengan adanya sertifikasi ini membantu image kami, bahwa konsultannya sudah kompeten di tingkat nasional,” ungkapnya.

Namun, tegas Evi lagi meskipun yang dikhususkan dari kementerian adalah pendamping yang berada di PLUT, standar tersebut tidak hanya untuk para pendamping di PLUT. Melainkan seluruh pendamping bisa mengikuti pelatihan dan uji kompetensi pendamping UMKM.

Pada periode 2018 ini, Deputi Restrukturisasi Usaha menargetkan sedikitnya 200 peserta yang akan diuji kompetensikan di SKKNI. (AWeS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*