Kemenkop UKM Rilis Aturan Baru Dukung Pertumbuhan Wirausaha Pemula

PIPNews.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pembiayaan kongkret mendukung permodalan awal bantuan pemerintah bagi Wirausaha Pemula (WP). Langkah tersebut dibuktikan dengan menerbitkan Keputusan Deputi Pembiayaan, tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pengembangan WP di Indonesia.

“Bantuan pemerintah dalam pengembangan WP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui start-up capital untuk pengembangan usahanya,” kata Yuana Sutyowati, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta Senin (19/3).

Dengan aturan baru program WP ini Yuana mengharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah tertinggal/terluar/terdepan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan antar kelompok/masyarakat berpenghasilan rendah, melalui penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan penghidupan berkelanjutan. “Bantuan pemerintah bagi WP ini kita harapkan dapat meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro sehingga dapat naik kelas”, harapnya.

Yuana menambahkan, bantuan permodalan sebesar antara Rp 10 – 13 juta ini sudah disiapkan untuk 1.830 orang WP. Dana bantuan itu imbuh Yuana dibagikan kepada individu yang memiliki rintisan usaha paling sedikit selama enam bulan, dan diprioritaskan untuk usaha produksi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. “WP penerima bantuan ini yang pasti belum pernah menerima bantuan dana sejenis dari Kemenkop dan UKM, usia WP maksimal 45 tahun dan pendidikan paling rendah SMP,” jelasnya.

Persyaratanlainnya, lanjut Yuana, memiliki KTP, NIK, atau surat keterangan domisili yang berlaku, hingga Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dan, tak kalah penting kata dia, memiliki sertifikat pembekalan kewirausahaan paling lama dua tahun, sebelum tahun anggaran ini. Selain itu, WP harus memiliki rencana usaha yang dalam proposal disebutkan informasi usaha, perhitungan rugi/laba, rencana penggunaan dana bantuan, serta dilengkapi foto-foto kegiatan usaha.

Persyaratan tersebut juga berlaku bagi WP di daerah yang terkena dampak bencana dan penyandang disabilitas. “Terkait tata cara pengajuan proposal, WP mengajukan ke pemda setempat. Pemda yang meverifikasi usulan calon penerima WP. Dari pemda baru diusulkan ke Kemenkop dan UKM,” jelasnya lagi.

Pasca WP menerima bantuan permodalan, pihaknya Kemenkop kata Yuana akan melakukan tahapan monitoring dan evaluasi (monev) secara berjenjang, dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemda setempat. Pelaksanaan monev dilakukan setiap semester selama dua tahun. Selain itu WP penerima bantuan pun wajib melaporkan pemanfaatan dana tersebut paling lambat tiga bulan setelah uang diterima.

Dalam aturan baru kata Yuana juga menerapkan sanksi tegas bagi WP yang memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai peruntukkannya. Sanksinya tegas Yuana, yakni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. “Bahkan, kami berwenang untuk membatalkan dan mengalihkan kepada penerima WP lain,” pungkasnya. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.