Kemenkop UKM Sosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan Layanan Bantuan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pipnews.co.id | Jakarta – Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK). Sosialisasi dilakukan secara virtual dan dihadiri dinas perwakilan provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta duhadiri juga oleh para pemdamping PLUT (pusat layanan usaha terpadu) seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, berbagai permasalahan sering dihadapi oleh pelaku UMKM, baik sebelum pandemi maupun saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Menurut Eddy permasalahan tersebut antara lain penurunan volume dan laba, melemahnya kolektivitas pinjaman hingga penutupan tempat usaha.

“Permasalahan tersebut, selain dapat mengakibatkan kegagalan usaha, juga dapat berujung pada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata,” kata Eddy saat membuka sosialisasi petunjuk pelaksanaan LBPH-PUMK secara virtual di Jakarta (14/7/2021).

Selanjutnya dalam siaran pers yang dilansir Humas Kemenkop dan UKM Eddy menjelaskan, bahwa petunjuk pelaksanaan LBPH PUMK ini menjadi krusial, serta harus disinergikan secara bersama sama dengan kementerian dan lembaga mulai dari pusat hingga dinas terkait, maupun instansi insransi lain yang memiliki keterkaitan dengan usaha mikro kecil (UMK).

Ia menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM sendiri memiliki empat transformasi utama, yakni transformasi informal ke formal, transformasi digital dan rantai pasok, koperasi modern serta kewirausahaan. Menurutnya sejalan dengan keempat program tersebut, terdapat pula bantuan layanan hukum bagi UMK.

“Program ini diharapkan dapat menjelaskan apa saja bantuan hukum yang bisa diberikan, bagaimana prosedurnya hingga petunjuk pelaksanaannya,” jelas Eddy.

Teknis sosialisasi virtual tersebut, disampaikan oleh Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM Eviyanti Nasution.

Eviyanti memaparkan, layanan hukum dapat diberikan bagi PUMK di antaranya adalah konsultasi, mediasi , penyusunan dokemen hukum, pendampingan di pengadilan hingga penyusunan hukum.

Mengenai lingkup perkara Eviyanti menjelaskan, bahwa ruang lingkup yang dimaksud adalah permasalahan hukum yang usaha. Sedang untuk memanfaatkan layanan ini Pelaku Usaha Mikro Kecil harus meniliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Ia juga menjelaskan, bahwa program layanan bantyan dan pendampingan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum sekaligus membantu penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan UMK.

“Hal tersebut sejalan dengan dilakukannya sosialisasi ini, yakni usaha mikro kecil diharapkan dapat memahami ketentuan hukum, hak dan kewajibam sesuai dengan bidang usahanya serta dapat menjalankan usahanya dengan suasana yang kondusif,” pungkas Eviyanti. (Yannes)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.