Kemenperin : Perusahaan di Kawasan Industri Tidak Perlu Lagi Izin Lingkungan

Pipnews.co.id, Jakarta – Kabar baik datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), bahwa pemerintah akan terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif di Tanah Air. Salah satunya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Langkah strategis ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Regulasi tersebut berimplikasi pada ketentuan izin lingkungan di kawasan industri. Sebab di pasal 35 disebutkan bahwa izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk lokasi usaha yang berada di kawasan  industri,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemebterian Perindustrian Dody Widodo dalam siaran pers Rabu (21/10).

Dody menjelaskan, sebagai ganti pelaku usaha di dalam kawasan industri wajib menyusun secara rinci Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Penyusunan oleh perusahaan tersebut harus mendapat persetujuan dari pengelola kawasan industri.

Selanjutnya, pengelola kawasan industri sebagai pemegang izin lingkungan berperan melakukan pemantauan terhadap aktivitas kegiatan usaha dari perusahaan industri. Sedang perusahaan industri melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan RKL-RPL serta laporan pelaksanaan RKL-RPL  rinci kepada pengelola kawasan. Dody optimis apabila aturan itu dijalankan dengan baik akan terjadi peningkatan nilai investasi.

“Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKL-RPL Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri,” ujarnya.

Permenperin Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan sebagai pedoman bagi perusahaan industri yang sudah berada atau yang akan berlokasi di kawasan industri, khususnya untuk memeriksa dan memberikan persetujuan RKL-RPL rinci serta dapar melakukan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL rinci.

“Selain itu upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijajan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS),” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, sepanjang 2019 total investasi di sektor industri mencapai Rp  215,9 triliun. Guna meningkatkan realisasi penanaman modal di tanah air, Dirjen KPAII menyebutkan perlu upaya perbaikan kondisi dalam negeri melalui pengoptimalan harmonisasi dan sunkronisasi regulasi yang terkait investasi.

“Selain itu, mendorong harga energi yang semakin kompetitif. Dari sisi faktor eksternal , dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dollar AS di pasar global,” pungkas Dirjen Dody Widodo. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.