Kemudahan Mendirikan Koperasi Melalui Pembaruan Anggaran Dasar Didukung KemenkopUKM

Pipnews.co.id, Jakarta – Lahirnya UU 11/2020 (UU Cipta Kerja) dan PP No 7/2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM, betul-betul memberikan kemudahan dalam pendirian Koperasi, dari semula harus 20 hanya cukup dengan 9 orang saja.

Tidak itu saja, Anggaran Dasar (AD) dalam pembentukan koperasi juga dimudahkan melalui pembaruan. Intinya koperasi hadir dengan kesan modern yang direfleksikan pintu masuknya dari AD atau akte pendirian.

Demikian di antara pokok persoalan yang dibahas dalam rangkaian Webinar Series Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-74 dengan tema “Pembaruan Anggaran Dasar dalam Mendukung Kemudahan Pendirian Koperasi”.

“Kita ingin sebuah koperasi hadir dengan sebuah kesan kemoderenan, dan itu direfleksikan pintu masuknya dari anggaran dasar atau akte pendirian. Selama ini seolah AD Koperasi hanya dianggap sebagai “Kitab Suci” bagi Koperasi, jarang dibuka, dan hanya dibuka saat RAT,” tegas Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi sang narasumber.

Zabadi juga menekankan, penyederhanaan akta pendirian koperasi tidak hanya sekedar tampil beda dari sebelumnya dengan pertimbangan efisiensi. Namun juga selayaknya isi dan substansi dapat mudah dibaca dan dipahami, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

Masih lanjut dia, terlebih dalam menghadapi perkembangan koperasi yang dinamis, ada spin off, split off, amalgamasi dan holding company, maka perlu diakomodir apabila terjadi perubahan AD koperasi, sehingga koperasi terlihat adaptif dan tidak terkesan jadul tetapi modern.

“Perubahan pertama harus terlihat dari anggaran dasar, yang menunjukkan adanya pesan bahwa koperasi dinamis, adaptif, hal ini berguna untuk kalangan mileneal agar tidak lagi merasa malu untuk bergabung atau mengembangkan usahanya melalui koperasi,” tandasnya menghakhiri.

Adapun Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan SDM Nasrun menambahkan, bahwa Deputi Bidang Perkoperasian telah melakukan terobosan, dengan melakukan penyederhanaan AD bersama-sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang semula beredar di Notaris/masyarakat, template AD yang semula lebih kurang 50 halaman, pasca dilakukan penyederhanaan menjadi kurang dari 17 halaman, tanpa meninggalkan substansi yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Perlu digarisbawahi bahwa template anggaran dasar tersebut hanya sebagai panduan dan contoh standar, dan bukan pedoman untuk dijadikan referensi para pelaku terkait dalam pembuatan akta anggaran dasar pendirian koperasi,” tandasnbya.

Sementara itu, Direktur Perdata Kemenhum & HAM, Santun M. Siregar, menyampaikan bahwa, sesuai dengan PP 24 tahun 2018, pengesahan koperasi yang tadinya di Kemenkop dan UKM beralih ke Ditjen Administrasi Hukum dan HAM, Kemenhum & HAM.

Masih lanjut Santun, karena ini sebuah amanah sehingga harus dilakukan migrasi dan integrasi data perkoperasian, tidak hanya dari Kemenkop dan UKM tapi juga dari Dinas di daerah dan ini kata dia tidak serta merta selesai, tetapi membutuhkan proses yang berkelanjutan.

Yang terpenting kata dia, walaupun pengesahan koperasi ada di Kemenhum & HAM tapi pembinaan secara teknis masih harus tetap berada di Kemenkop dan UKM, itu menurutnhya sangat penting. “Jangan sampai karena pengesahannya di Kemenhum & HAM, maka pembinaannya menjadi tanggung jawab Kemenhum & HAM,” ujar Santun.

Kemudian Ketua Bidang Organisasi Pengurus PP-INI Taufik menambahkan, pihaknya diajak terlibat dalam pendirian koperasi, berdasarkan Permenkop dan UKM No 98/2004, selain itu pihaknya juga terlibat penyederhanaan template anggaran dasar, dengan ketentuan tetap mengakomodir amanat UU No 25/1992 yang mengatur minimal ketentuan anggaran dasar.

“Penyederhanaan ini diharapkan akan lebih mudah bagi notaris untuk menjelaskan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi,” jelasnya.

Taufik juga menyerukan agar notaris tidak hanya mengesahkan akta saja tapi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, yang akan mendirikan koperasi sesuai kewenangannya memberikan penyuluhan hukum. Intinya imbuh dia, notaris harus ikut terlibat sejak rapat pembentukan koperasi, sesuai Permenkop dan UKM No 9/2018.

“Kenapa notaris harus hadir? karena rapat pembentukan menyiapkan anggaran dasar, bukan serta merta datang ke notaris, copy paste kemudian tanda tangan, anggaran dasar bukan notaris yang merancang sendiri, namun disiapkan oleh para pendiri, dan notaris dapat terlibat sejak awal”, tegas Taufik lagi.

Sedangkan Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Cepi Sukur Laksana juga meyakini, bahwa penyederhanaan anggaran dasar harus tetap mengacu pada ketentuan anggaran dasar.

“Dalam penyederhanaan anggaran dasar, kita harus mengacu sebagaimana yang diatur dalam UU No 25/1992 dan Permenkop dan UKM No 9/2018,” pungkas Cepi. (esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.