Ketua Pukat FH UGM: AD Dekopin dan Produknya Tidak Sah Tanpa Pengesahan Pemerintah

Pipnews.co.id, Jakarta – Kepengurusan Nurdin Halid (NH) sebagai Ketua Umum Dekopin tidak sah, karena hasil produk Anggaran Dasar (AD) yang belum disahkan pemerintah (Deklaratif).

Demikian disampaikan Dr. Oce Madril, SH, MA, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, saat menyampaikan padangannya sebagai saksi ahli, pada sidang gugatan di PTUN Jakarta, atas Legal Opinion Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (4/12/2020). “AD Dekopin dan Produknya Tidak Sah Tanpa Pengesahan Pemerintah,” tegasnya

Dr Oce menambahkan, sesuai Pasal 59 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan azas deklaratif itu, harus dipenuhi Anggaran Dasar (AD) Dekopin. Artinya, lanjut pakar Hukum Tata Negara UGM ini, pengesahan anggota (konstitutif) tidak cukup. Mengingat Pasal 59 UU No.25/1992 dengan tegas menyebutnya pengesahan pemerintah (deklaratif), sebagai persyaratan sah tidaknya AD Dekopin.

Dengan demikian lanjut Oce, jika AD Dekopin belum disahkan oleh pemerintah, maka produknya pun tidak sah. “Asas deklaratif memperkuat AD Dekopin yang disahkan oleh Keppres No.06/2011 sebagai AD yang sah, sebelum ada pencabutan Keppres tersebut oleh pemerintah. Dengan demikian produk AD yang belum disahkan oleh pemerintah juga tidak sah sebagai AD Dekopin,” tandasnya.

Pandangan Oce ini memperkuat bantahan kuasa hukum Dirjen PP, bahwa Nurdin Halid tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Dekopin. Pasalnya, dia dipilih berdasarkan Anggaran Dasar yang belum memenuhi azas deklaratif sebagaimana maksud pasal 59 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian.

Hal senada pun disampaikan Dr. Jimmy Z Usfunan yang juga tampil sebagai saksi ahli lain dalam sidang yang sama. Menurutnya, tidak ada tafsir lain tentang bunyi pasal 59 UU No.25/1992, bahwa Dekopin, sebagaimana dimaksud pasal 57 UU ini, harus disahkan pemerintah. “Maka jelaslah bila AD tidak disahkan pemerintah, maka Dekopin juga tidak sah atau bukan Dekopin,” tandasnya.

Dengan begitu lanjut dia, AD Dekopin harus disahkan oleh pemerintah dulu, baru dapat diberlakukan. “Kalau belum disahkan maka produknya pun belum sah,” tegas Dosen Universitas Udayana Bali ini.

LO Bukan Obyek PTUN

Selain soal pengesahan pemerintah, Legal Opinion (LO) Dirjen PP tidak memenuhi syarat untuk digugat di PTUN, karena LO bukan Keputusan yang sifatnya final. “Legal Opinion ini masih memerlukan keputusan lain untuk mengikat atau berakibat hukum,” ujar Oce lagi.

Oce juga menolak anggapan bahwa LO harus diatur dan dikanalisasi pada lembaga atau instansi tertentu, dengan mekanisme yang diatur dalam UU, karena akan menimbulkan kekacauan hukum. “LO adalah manifestasi dari konstitusi UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Mengkanalisasi pendapat hukum dengan aturan akan berakibat fatal bagi hukum itu sendiri. Karena bisa jadi, buku-buku hukum yang merupakan pendapat hukum para ahli hukum di kampus-kampus juga dapat diadili,” jelasnya lagi.

Baik Oce maupun Jimmy Z Usfunan sependapat, bahwa melawan opini hukum yaitu harus dengan opini hukum pula. Bukan membawanya ke pengadilan TUN sebagai obyek gugatan di PTUN. Untuk itu LO tidak bisa diadili di PTUN, karena tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang final. “LO adalah manifestasi kebebasan berpendapat bukan KTUN,” pungkas Oce. (PR).

1 Comment on Ketua Pukat FH UGM: AD Dekopin dan Produknya Tidak Sah Tanpa Pengesahan Pemerintah

  1. Pengesahan hasil rapat dekopin yang disahkan oleh peserta rapat adalah sah tapi belum sah untuk ditindaklanjuti sebagai dasar kelanjutan, sebelum disahkan oleh pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.