Komisi VI DPR yang Membidangi RUU Perkoperasian, Komisi Paling Jelek di DPR

Pipnews.co.id, Jakarta – Dilihat dari sisi kinerjanya untuk membuat produk Undang-undang (UU), maka Komisi VI DPR-RI, adalah komisi paling jelek di antara 11 Komisi yang ada di DPR. Bukan apa-apa, Komisi yang terakhir dipimpin oleh Teguh Juwarno ini tidak menghasilkan satu pun produk UU sepanjang lima tahun masa bakti DPR-RI 2014- 2019.

Lantas, apa saja kerja mereka yang jumlahnya 50 orang Anggota Dewan terdiri dari 10 Fraksi (PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, PPP, Habura). “Jawabnya, Wallalu A’lam,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus, ketika Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meliris kinerja DPR-RI 2014-2019 di Jakarta (30/9).

Lanjut dia, RUU Perkoperasian jadi disyahkan pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 26 September 2019, (sesuai jadwal sudah diagendakan dan tercatat dalam undangan), maka itu adalah satu-satunya RUU yang disyahkan menjadi UU hasil karya Panja dan Komisi VI DPR-RI. Tapi karena gagal disyahkan, akhirnya kinerjanya “Nol besar” tanda kutip. Padahal lanjut Lucius sepanjang 5 tahun itu ada 91 RUU yang disyahkan menjadi UU oleh DPR-RI deriode 2014-2019.

Sandiwara Belaka

Apa yang diutarakan Lucius tentunya bukan isapan jempol. Pipnews yang sering meliput rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi ini juga punya catatan kejelekan lain dari Komisi VI. Yaitu, satu-satunya Komisi yang bermusuhan berkepanjangan dengan salah satu mitra kerjanya, yaitu Kementerian BUMN. Lantaran itu tidak sekalipun Menteri BUMN Rini Sumarno ikut hadir manakala Kementerian BUMN mengadakan RDP dengan Komisi VI DPR-RI.

Dalam pantauan pipnews.co.id, Menteri Rini kerap diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, atau bawahan dari Rini sendiri.
Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI, ada 11 lembaga yang tercatat sebagai mitra kerjanya. Yaitu, Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Badan Standarisasi Nasional (BSN); Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Masih dalam catatan Pipnews, Komsis VI juga terkesan bekerja tidak sungguh-sungguh, kalau tak boleh dikatakan bermain-main, alias bersandiwara. Hal ini terlihat jelas ketika Rapat Pembahasan Tingkat I RUU Perkoperasian diadakan di Komisi VI DPR-RI pada 13 September lalu. Meskipun rapat itu alot dengan adu argumentasi, yang pasti hasilnya Panja RUU Perkoperasian dan Komisi VI DPR setuju dan sepakat RUU Perkoperasian dibawa ke Pembahasan Tingkat II di Paripurna DPR-RI untuk disayahkan menjadi UU.

Bukti dari mereka setuju dibawa ke paripurna, itu ditandai dengan penandatangan naskah oleh Ketua Komisi VI DPR, Ketua Panja RUU Perkoperasian dan Menteri Koperasi dan UKM. Penandatanganan ini juga diwarnai dengan kemesraan Cipika-Cipiki, peluk-pelukan dan foto bersama. Ternyata ini semua, sandiwara belaka, RUU Perkoperasian tidak jadi dibawa ke Paripurna DPR. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.