Nasional

Koperasi dan UMKM Dapat Banyak Kemudahan, Setelah Diterbitkannya PP Nomor 7/2021

Pipnews.co.id, Jakarta – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang, Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah resmi diundangkan. PP tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Demikian ditegaskan Menteri Koperasi Teten Masduki dalam keterangannya kepada media, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Selasa (23/2).

Teten ditambahkan, pada UU Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM.

“Salah satu prioritas KemenkopUKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat,” ujarnya.

Masih kata Teten, penyusunan data tunggal ini akan inai dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address.

Selain itu, PP juga pembantuan tentang pengalokasian 30 persen area infrastruktur publik bagi koperasi dan UMKM. Mengenai poin ini, Ia mengatakan KemenkopUKM akan bekerja sama lintas kementerian / lembaga karena pengelolaannya di luar KemenkopUKM dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

MenkopUKM mengharapkan masuknya koperasi dan UMKM ke infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api akan meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM.

“Misalnya, UMKM yang masuk ke bandara akan melalui kurasi sehingga bersaing dengan produk-produk lain yang dipamerkan di sana,” kata Teten. 

MenkopUKM juga menekankan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi. Model pelatihan akan ditanggapi dan pelatihan akan membentuk pelaku usaha yang mampu mengawal pesanan wirausaha pemula.

“Melalui PP ini, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula,” tandasnya lagi.

Teten juga zona akan mengawal pelaksanaan PP ini sehingga terealisasi dengan tepat. Mengingat PP tersebut kata Teten, masih memerlukan aturan pelaksana lainnya. Seperti keputusan atau surat keputusan bersama (SKB) dengan berbagai K / L. “Kerja sama dengan semua pihak, termasuk K / L dan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti untuk memastikan PP berjalan dengan baik,” tegasnya lagi. 

Menurutnya, PP tersebut tidak punya kaki, sehingga pihaknya akan mengawal dan aktif melaksanakan serta melaksanakan pelaksanaannya. Dengan demikian PP akan berdampak terhadap perkembangan koperasi dan UMKM.

Adapun prioritas lainnya imbuh Teten, KemenkopUKM merupakan kemitraan usaha antara Koperasi dan UMK, dengan usaha menengah dan besar dalam rantai pasok. Selama ini, kemitraan dengan UMKM yang terjadi di hilir sana akan kemitraan mulai dari hulu.

Teten mencontohkan, ekspor pisang ke AS dan Eropa sulit, karena ada 21 sertifikasi yang harus dipenuhi di negara tujuan. “Hal ini seharusnya bisa diatasi jika ada agregator sebagai pelaku ekspor. Dengan demikian pelaku UKM tidak harus terkendala dengan kesulitan mengadakan 21,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan poin-poin yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 sudah mengatur semua yang menjadi cakupan koperasi klaster dan UMKM dalam UU Cipta Kerja.

Adapun PP No. 7 Tahun 2021 itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, pada  3 Februari 2021. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri atas 143 Pasal. Menurutnya, dengan ditetapkannya PP tersebut, telah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik. “PP ini diharapkan mendorong Koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat, serta dapat menjadi tulang punggung perkonomian Indonesia,” pungkasnya. (Esawe).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button