LPD-KUMKM Komitmen Bantu Pengembangan Bisnis para Pelaku UMKM di Banten

Pipnews.co.id, Serang – Ketimpangan di sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menenegah (UMKM) masih terjadi. Meski sesuai konstitusi dalam demokrasi ekonomi Indonesia ada tiga pilar, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta dan Koperasi. Namun hanya koperasi yang masih sangat kecil. BUMN mendapat porsi cukup besar untuk mengelola potensi ekonomi, demikian swasta justru sangat besar menguasai segala lini. Sementara koperasi tak dibangun sebagaimana dua lainnya itu. Wajar jika masih terjadi kemiskinan di kalangan akar rumput.

Mencermati hal ini, sudah saatnya para pelaku koperasi dan UMKM bangkit untuk ikut mengambil porsi besar ekonomi di negeri ini. Sebagai langkah kongkret salah satu komponen bangsa Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Korwil Banten, ingin terlibat langsung untuk urusan pembangunan ekonomi tersebut.

Terutama melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada para pelaku UMKM, dengan cara menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga pembiayaan. Mengingat mereka masih kesulitan dan terbatas kemampuannya mengakses modal secara komersil untuk pengembangan usahanya.

Demikian di antara penyampaian Ketua ICMI Korwil Banten, Prof Lili Romli yang sekaligus sebagai panitia penyelenggara dalam acara bertajuk “Sosialisasi dan Bimtek Bisnis Kewirausahaan dan Bisnis Start Up LBDN-KUMKM” bertempat di Aula Gedung Prof KH M Sadjili Hasan, Kampus UIN Serang, Selasa (11/12).

Lili nenambahkan, kenapa bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Karena Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM ini mempunyai tugas khusus memberikan bantuan modal dengan bunga rendah kepada koperasi dan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Sebagai konsekuensi ICMI pastinya tidak dengan cek kosong, tetapi sedikitnya membawa 500 pelaku wirausaha dan calon wirausaha se-Provinsi Banten diajak bertemu langsung dengan lembaga pimpinan Braman Setyo ini.

Menurutnya komponen bangsa ini harus ikut peduli pada pembangunan ekonomi, khususnya di akar rumput yang kurang kuat perhatiannya dari pemerintah, dibanding dua sektor lain yakni BUMN dan swasta. Sudah begitu kata dia jumlah wirausaha juga baru mencapai 3,1% dari total populasi penduduk Indonesia.
Karenanya tegas dia, Indonesia masih kalah dengan negara-negara se-kawasan, yakni Asean. Salah satu penyebab yang membuat UMKM sulit berkembang ialah pada akses permodalan, maka LPD-KUMKM bisa menjadi tumpuan untuk mengembangan UMKM di Banten. “Momentumnya juga sangat pas, terkait hari jadi Provinsi Banten yang ke 18, LPDB-KUMKM akan kucurkan bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM di Banten,” ujarnya.

Sementara itu Plt Sekda Provinsi Banten Dr Ino S Rawita mengatakan dalam sambutannya, tak memungkiri partisipasi UMKM dan koperasi sebagai penopang utama ekonomi bangsa ini. Sehingga usaha pendampingan terhadap pemberdayaan mereka merupakan langkah strategis.

“Dengan kerja bersama antara pemerintah dan beragai komponen bangsa akan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya melalui akses permodalan bagi kelompok UMKM dan koperasi sehingga bisa mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan,” tukas Ino.

Menurutnya Banten pun terus melakukan upaya-upaya perekonomian agar berkembang dengan program pemberdayaan UMKM dan koperasi. “Dasar utama kuatnya ekonomi adalah partisipasi semua elemen masyarakat. Apalagi Provinsi Banten mempunyai segalanya, baik sumber daya alam (SDA) maupun potensi lainnya, maka mereka harus terlibat dan Banten bisa lepas landas untuk memajukan perekonomian, khususnya masyarakat Banten itu sendiri,” paparnya lagi.

Menyinggung soal akses modal yang dirasa masih sulit oleh UMKM dan koperasi, Ino meminta peserta bimtek yang mengikuti diskusi harus serius, hingga LPDB-KUMKM ersedia mengucurkan dananya lebih besar lagi di Banten. “Kalau tadi dikatakan LPDB memiliki dana yang akan dikucurkan mencapai Rp 500 miliar lebih, minta saja 50 persennya di kucurkan untuk kalian para pelaku usaha dan koperasi di Banten. Kami doakan semoga yang 500 orang pelaku dan calon pelaku UMKM yang hadir ini kedepan punya perusahaan semua,” ucapnya dengan semangat.

Ino menambahkan di Banten saat ini memiliki 23.498 pelaku usaha mikro, 15.013 pelaku usaha kecil dan 7.038 pelaku usaha besar.

Menanggapi berbagai harapan yang ditujukan pada LPDB-KUMKM, Braman Setyo selaku Direktur Utama, membenarkan kehadiran lembaga yang dimpimpinya memang ditugaskan khusus, untuk membantu pengembangan UMKM dan koperasi. Salah satu tujuannya adalah ikut menaikkan jumlah wirausaha untuk mencapai standar minimum yakni 2 persen dari total populasi.

Faktanya kata dia, pada 2014 jumlahnya masih 1,56% namun pada 2017 jumlahnya sudah naik menjadi 3,1%.
Braman, untuk melakukan tugas berat itu tentu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, melainkan perlu kerja sama dengan berbagai pihak. “Nah sekarang ini adalah dalam rangka kerja sama tersebut. Semoga pengembangan UMKM di Provinsi Banten terjalin kerja sama dengan LPDB-KUMKM membawa hasil yang menggembirakan,” ujarnya.

Masih jelas Braman, khusus untuk Banten penyerapan terhadap modal yang dilakukan lembaganya memang masih termasuk kecil. Sejak LPDB-KUMKM dioperasionalkan pada 2008 dengan total penyaluran dana sebesar Rp 8,5 triliun. Provinsi paling ujung barat di Jawa ini hanya menyerap Rp 77 miliar. Atau bila diklasifikasikan dengan provinsi lain, Banten menempati urutan ke 24 dari 34 provinsi di Indonensia. “Tapi ke depan dengan adanya kerja sama seperti ini pasti jumlahnya akan terus ertambah, sehingga pelaku UMKM berkembang dan maju juga semakin banyak,” harapnya.

Braman mengakui untuk menunaikan tugasnya memang tidak mudah karena masih ada tiga kendala besar yang harus diatasi bersama-sama. Kendala itu antara lain soal SDM, caranya perlu ditingkatkan skilnya, kedua adalah produksi yakni dalam pemasarannya masih sulit sehingga perlu dibantu, serta ketiga adalah pembiayaan. “Untuk poin terakhir ini kami hadir langsung kepada pelaku usaha yang sulit mengakses permodalan,” ujarnya.

Braman juga menjelaskan perihal lembaga yang digawanginya yang tidak boleh membuka cabang di daerah, tetapi hanya berdiri otonom di pusat/Jakarta. Karena harus aktif menjalin kerja sama dengan 34 provinsi. Kata dia hasilnya cukup baik dan sudah banyak membantu UMKM di beragai daerah bertumbuh dan berkembang.

Masih jelas Braman, kini dalam pengajuan pembiayaan ke lembaganya pun tidak perlu datang ke Jakarta, tetapi cukup diserahkan kepada mitra kerjanya, yakni PT Jamkrida (Penjaminan Daerah). Menurutnya kalau di tingkat daerah proposalnya dinilai layak pasti akan diteruskan ke pusat.

“Jadi para pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke kami tidak perlu datang ke kantor pusat. Silahkan proposalnya diserahkan saja kepada PT Jamkrida Banten, nanti kalau lolos pasti akan sampai ke meja kami untuk proses lanjut hingga final dan cair. Semoga acara ini menjadi bagian kami untuk ikut membantu pengembangan bisnis UMKM di Banten,” pungkasnya. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.