LPDB Dukung Program KEIN dan Siap Salurkan Dana ke Lembaga Keuangan Desa

Pipnews.co.id, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM mendukung dibentuknya lembaga keuangan desa yang disebut Apex.

Rencananya, Apex yang merupakan program Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) ini, akan menjadi lembaga keuangan desa yang ideal dalam mengembangkan koperasi maupun usaha lainnya.

“Kami sangat merespon baik, memang ini menjadi cita-cita saya sejak saya menjadi Deputi Pembiayaan dulu dan hal ini belum pernah terlaksana,” kata Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo.

Braman mengatakan hal itu dalam keterangannya usaiForum Diskusi Group ( FGD) yang digelar oleh KEIN, dengan tema “Mewujudkan Apex Lembaga Keuangan Desa Berbasis Koperasi dan LKMS” di Gedung Kemenko Perekonomian RI, Jakarta, Jumat (18/1).

Diketahui, dalam FGD tetsebut disebutkan salah satu program prioritas KEIN adalah pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur keuangan yang mampu mewujudkan terhubungnya transaksi keuangan antarkota, antarpropinsi, antarkabupaten, antarpulau dan antarwilayah.

Dengan membangun infrastruktur yang terintegrasi hingga ke desa-desa, idealnya dimiliki oleh Koperasi Desa, BUMDes dan UMKM sehingga hasil produksi desa akan lebih cepat dan mudah terdistribusi ke daerah lain. Dalam hal ini yang dilakukan adalah membentuk Apex, yaitu lembaga keuangan desa yang dibentuk untuk mewujudkan industrialisasi pedesaan dimana memerlukan lembaga pembiayaan untuk memperkuat koperasi pedesaan tersebut.

Braman Setyo menyarankan agar LPDB seyogyanya menjadi Apex atau penyandang dananya. Apex ini bisa dilakukan melalui Koperasi syariah maupun konvensional. LPDB menyatakan siap menjadi Apex Inkopsyah. Inkopsyah bersama dengan primernya di seluruh Indonesia akan menyalurkan ke lembaga-lembaga yang ada di desa-desa.

Hal senada juga disampaikan oleh Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI), Ketua IKP-RI Prof Agustitin Setyobudi menyatakan sangat senang bila Apex ini terealisir. “IKP-RI dengan jumlah anggota 4.021.000 sangat mendukung hal itu,” ungkap Agustitin.

IKP-RI saat ini juga sudah memiliki aset berupa sawah 100 Ha di Karawang, SPBE, 3 SPBU, sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Bogor dan Karawang, Balai Pelatihan guru-guru dan lain-lain. “Manfaatkan jaringan-jaringan IKP-RI yang sampai ke desa-desa ini,” papar Agustitin, seperti dilansir Indotimes.

Koperasi Baitul Qirad di Aceh, sebuah koperasi yang berhasil mengembangkan kopi gayo yang sudah menjadi salah satu bahan baku di Starbucks juga menyatakan hal yang sama. Ketua Koperasi Baitul Qirad Riswan Husin mengatakan, koperasinya kini beranggotakan sekitar 7.500 petani.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM Gunadi berharap adanya pendekatan top down dari pemerintah. Pemerintah perlu mendorong Apex dan tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar.

Dari KEIN Aries Mufti yang juga mendampingi FGD tersebut memandang Apex sangat penting dan diperlukan. Salah satu penyebab belum terealisasi Apex ini menurutnya, karena adanya regulator yang banyak, sehingga ada masalah ego sektoral.

“Apex sangat penting untuk direalisasikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa. Di era tekhnologi 4.0 ini, maka mau tidak mau juga harus diimbangi dengan fintech,” kata Aries Mufti. (IT/Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.