Nasional

Masyarakat Perhutanan Sosial Disarankan Menteri Koperasi dan UKM Bentuk Koperasi

Pipnews.co.id, Banyuwangi – Untuk meningkatkan kesejahteraan petani pengelola perhutanan sosial diperlukan wadah koperasi yang mampu mengelola unit usaha dalam skala bisnis, sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan perhutanan sosial bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini sekitar 4 juta hektare lahan sudah terdistribusi ke masyarakat

Menurut Menteri Koperasi dan UKM saat berdialog dengan Masyarakat Perhutanan Sosial di Universitas 17 Agustus, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (03/10). Bahwa pihaknya sudah berbicara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Perhutani, agar penerima perhutanan sosial ini betul-betul bisa mengelola lahannya lebih produktif. “Karena itu kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana petani membentuk koperasi dalam skala bisnis,” ujarnya.

Turut hadir dalam dialog tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dan Anggota Komisi VI DPR RI, Sonny Danaparamita.

Lebih lanjut Teten mengatakan, banyak eksportir yang datang ke pemerintah untuk mencari berbagai komoditas. Hal ini menurutnya menjadi peluang positif bagi petani di perhutanan sosial. Namun, tentu petani harus bergabung dengan koperasi agar memiliki badan hukum sehingga mudah dalam mencari mitra bisnis dan mengakses pembiayaan.

Masih menurut Teten, selama ini pengelolaan kawasan hutan hanya diberikan kepada perusahaan skala besar, dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU). Pemberian lahan perhutanan sosial kepada masyarakat ini merupakan program Presiden Jokowi, agar taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan meningkat dan lebih sejahtera.

Program tersebut imbuh Teten, dirancang untuk memberi rasa aman dalam mengelola lahan negara. Setiap kepala keluarga mendapatkan 2 hektare lahan dengan durasi selama 35 tahun. “Walaupun memang (di lapangan) belum jalan sempurna, tapi percepatan harus terus dilakukan,” tuturnya.

Teten juga mencontohkan agar koperasi modern bisa berkembang dan maju layaknya korporasi. Pertama, memang tergantung pada kekuatan modal. Hal ini bisa dibantu pemerintah melalui pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Selanjutnya, koperasi harus memiliki kemitraan dengan perusahaan besar baik swasta maupun BUMN sebagai offtaker, sehingga hasil produksi petani dapat terserap dan memacu produktivitas. Koperasi juga harus mempu mengolah, mengemas dan memasarkan.

Lebih lanjut menurut Teten, pihaknya akan bangun rantai sistem tersebut. Awal-awalnya koperasi memang harus bekerja sama dengan mitra, kemudian jika sudah besar, koperasinya yang membeli produk dan kemudian menjual dan ekspor. Koperasi juga harus diurus oleh profesional, ada marketing, manager dan bisnis. “Jangan hanya rapat anggota saja, tapi bagaimana bisa bergerak kompetitif agar terus berkembang,” pungkasnya. (Esawe).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button