Nasional

Memberi Sinyal RUU Perkoperasian Tidak Dapat Disahkan Hingga Akhir Tahun ini

Pipnews.co.id, Jakarta 29 Juli 2019, Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian di Panitia Kerja atau Panja di Komisi VI DPR-Ri masih alot. Fraksi PDIP belum bisa menyetujui draf RUU tersebut karena ada beberapa alasan.

Anggota Fraksi PDIP Darmadi Durianto mengatakan, salah satu alasan terkait kewenangan kebijakan teknis operasional bagi penyelenggaraan usaha simpan pinjam dan sektor riil yang dikelola koperasi.

“Ini sangat penting bagi kami PDI Perjuangan. Kami ingin koperasi ini kuat, jalannya tidak seperti siput, seperti yang pernah diucapkan Ibu Megawati,” kata Darmadi dalam keterangannya kepada wartawan di gedung DPR-RI, Senayan Jakarta (26 /7/2019.

Dengan masih alotnya pembahasan ini lanjut dia, itu memberikan sinyal, bahwa RUU Perkoperasian diperkirakan tidak akan selersai dibahas dan disahkan menjadi UU perkoperasian hingga diakhir masa bakti DPR sekarang. Alasannya, waktunya sudah semakin sempit, dan oleh karena itu bisa jadi pengesahannya oleh DPR-RI periode berikutnya.  

Darmadi menekankan, pemerintah melalui pejabat menteri yang nanti menaungi persoalan koperasi harus menyelenggarakan kebijakan teknis operasional. Kebijakan teknis menyangkut seperti anggota koperasi dari pelaku usaha sektor riil yang mesti diperkuat dalam regulasi.

“Pemberdayaan koperasi yang anggotanya para pelaku usaha sektor riil berskala mikro, kecil dan menengah. Sektor riil tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya.

Kemudian, dalam kebijakan teknis ini juga disinggung perlunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP). Pembentukan ini juga mesti diperkuat dalam PP.

Sementara itu, terkait dengan pasal tentang posisi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang diusulkan menjadi tiga periode, Darmadi kurang sependapat.  Kata dia  sebaiknya paling lama dua periode untuk lima tahun. Jika lebih dua periode dinilai tak lazim dan kurang sesuai dengan etika demokrasi.

Darmadi yang mewakili PDIP mengingatkan, jika ingin mendukung koperasi maju perlu kewenangan kebijakan teknis. Ia menekankan keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat Presiden ke-5 RI agar koperasi jangan berjalan seperti siput.

“Ibu Megawati saat menjabat sebagai presiden pernah mengatakan koperasi berjalan seperti siput. Saya rasa kita harus selalu ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Mega,” tutur Darmadi yang juga anggota Komisi VI DPR itu. (Yan)

admin

Eko Priyanto lahir di kota Wonosobo 27 April 1982, Alumni Sistem Informasi disalah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Memulai mengenal pemograman website sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini fokus sebagai profesional Web Design dan menjadi penulis dibeberapa blog tutorial miliknya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button