Mempertegas Kembali Kewenangan dan Tupoksi Sekretaris Dekopin Wilayah

Pipnews.co.id, Bogor 3 Mei 2019 – Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) yang kedudukannya berada di setiap ibukota provinsi di Indonesia memiliki sebuah Sekretariat/perkantoran yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan disebut sebagai Sekrtetaris Dekopinwil. Namun demikian Sekretaris Dekopinwil ini bukan Pengurus, melainkan tak lebih sebagai karyawan.

Penegasan ini kembali mengemuka dalam  Rapat Koordinasi Teknis dan Sinkronisasi Program Sekretariat Dekopinwil yang digelar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Hotel Salak Pajajaran, Bogor,(30 April-2 Mei 2019). “Jadi sekali lagi saya tegaskan, Sekretaris Dekopinwil itu bukan pengurus tapi karyawan,” kata Sekjen Dekopin Moh. Sukri dalam pencerahannya.

Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan ini diikuti sekitar 50 orang perserta, yang datang dari 34 Dekopinwil se Indonesia, serta Badan-badan dan Lembaga Perangkat yang ada di Dekopin. Di sana juga tampak Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko, serta sejumlah Pimpinan Pariopurna Dekopin.

Sukri mengatakan penegasan kembali terhadap kewenangan dari seorang Sekretaris Dekopinwil perlu diingatkan kembali, agar dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berjalan sesuai dengan Tupoksinya. Atau dengan kata lain kalau bertindak tidak melebihi dari kewenangan seorang Sekteraris Dekopinwil.

Lantas, kenapa hal ini saya tegas kembali lanjut Sukri lagi, tak lain karena banyak laporan dan keluhan yang datang dari berbagai daerah, bahwa ketua-ketua bidang di Dekopinwil terkesan tidak berfungsi. Hal ini bisa terjadi  karena sebagian dari yang sebenarnya tugas mereka diambil alih oleh Sekretaris Dekopinwil. 

“Saya memberi  contoh, seorang Sekretaris Dekopinwil pernah hadir mewakili Dekopinwilnya untuk mengikuti Rakernas di Dekopin. Ini tidak benar. Jika misalnya, sang ketua berhalangan hadir, yang bersangkutan bisa mendelegasikannya kepada ketua-ketua bidang lainnya yang ada di Dekopinwil itu, bukan mewakilkannya kepada sekretaris. Ini tidak benar” tegas Sukri dihadapan peserta Rakernis Dekopinwil.

Sukri mengibaratkan dirinya sebagai contoh, bahwa meskipun kini ia duduk sebagai Sekjen Dekopin, ia tak lebih dari seorang karyawan Dekopin yang wajib tunduk terhadap kebijakan pimpinan paripurna Dekopin. Jadi sama halnya seperti Sekretaris di tingkat Dekopinwil, juga wajib tunduk terhadap kebijakan pimpinan di Dekopinwil itu.

Sukri bercerita, bahwa salah satu kasus atau indikator yang  ikut mewarnai  diberhentikannya Neddy Rafinaldi Halim sebagai Sekjen Dekopin belum lama ini, antara lain adalah tentang pengambilalihan kewenangan. Yang seharusnya adalah Tupoksi Pimpinan Paripurna, diambil alih oleh Sekjen Neddy Rafinaldi.

Sebagai contoh, ketika ada kegiatan Dekopinwil Sulawesi Utara baru-baru ini terkait bidang organisasi dan kelembagaan, seharusnya yang berangkat adalah seorang Pimpinan Paripurna yang membidangi Orlem. Tapi nyatanya yang berangkat adalah Sekjen Neddy Rafinaldi.

“Tindakan Sekjen ini, akhirnya saya laporkan kepada Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, dan buntutnya ia diberhentikan” kata Moh Sukri.

Meskipun demikian Sukri mengaku, bahwa fungsi seorang Sekretaris di Dekopinwil sangat vital, karena dialah yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan roda organisasi di lembaga itu.  “Tanpa kehadiran seorang sekretaris, roda organisasi di Dekopinwil akan berjalan pincang,” imbuh Sukri lagi.  

 Sekadar diketahui, Rakernis Sekretaris Dekopinwil menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi. Berikut rinciannya.

  1. Pemutakhiran SOP dan Job Deskripsi di Dekopin, Dekopinwil dan Dekopinda
  2. Validasi data anggota di setiap tingkatan  Dekopin, Dekopinwil dan Dekopinda
  3. Setiap Dekopinwil agar bisa lengkap memiliki 7 Badan Khusus/Lembaga Teknis yang diharapkan ke depannya dapat mandiri dan professional.
  4. Keterbukaan informasi terhadap public melalui program web Dekopin dan dikelola oleh Kesekjenan.
  5. Jika UU Perkoperasian yang baru diberlakukan  maka operasional di Dekopin, Dekopinwil dan Dekopinda menjadi tanggung jawa pemerintah.
  6. Meminta kepada Sekretaris Dekopinwil untuk menyiapkan diri dalam rangka Harkopnas, MUNAS dan implementasi UU Perkoperasian yang baru.   (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.