Nasional

Menko Airlangga Hartarto : RUU Cipta Kerja Disepakati, Perlindungan UMKM dan Pekerja Jadi Prioritas

Pipnews.co.id, Jakarta – Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati subtansi Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (RUU CK). Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap pembicaraan Tingkat I RUU CK (3/10) di Jakarta. Selanjutnya RUU CK akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan dan pengesahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mewakili pemerintah  meyakini RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti dengan adanya penerapan, Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik,” kata Menko Airlangga dalam siaran pers Kemenko Perekonimian (4/10).

Sebagaimana dipahami, selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan yang memberatkan, pengadaan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cendrung lamban yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.

RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan inventasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan kerja yang terus bertambah.

Menurut Airkangga, aspek transparansi pun selalu dijunjung tinggi dalam penyusunan RUU ini. Seluruh proses pembahasan selalu disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen, dan rapat pembahasan sifatnya juga terbuka yang dapat diikuti secara tatap muka maupun melalui video conference (online), serta diliput langsung oleh media. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR RI untuk transparan dalam membahas kebijakan untuk masyarakat.

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain bagi pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Ditambah lagi dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intlektual (HAKI), kemudahan mendirikan perusahaan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

RUU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain bagi pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Ditambah lagi dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intlektual (HAKI), kemudahan mendirikan perusahaan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

RUU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

“Untuk Sertifikasi Halal, RUU Cipta Kerja menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK (usaha mikro kecil), diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Pemeriksa halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri, kata Airlangga.

Tak hanya itu lanjut dia, bagi nelayan juga diatur penyerderhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini perizinan cukup hanya satu pintu melalalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) . Sementara Kementerian  Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan. (Yan).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button