Menteri Koperasi Puspayoga Dihujat dan Dibully Pegiat Koperasi di Media Sosial

Pipnews.co.id, Jakarta 28 September 2019
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pada tanggal 27 September 2019 telah mengirim surat kepada Ketua DPR-RI , yang antara lain isinya meminta Paripurna DPR-RI untuk menunda pengesyahan RUU Perkoperasian tidak disyahkan menjadi Undang-undang.

Dalam suratnya Puspayoga mengatakan, Berdasarkan arahan Bapak Presiden RI dan menyikapi situasi yang berkembang saat ini membutuhkan perhatian bersama, maka kami meminta agar Sidang Tahap II (Paripurna) untuk pembahasan RUU Perkoperasian ditunda dan dilimpahkan pada periode mendatang.

Hal ini kata dia didasari pertimbangan sebagai berikut: 1) RUU Perkoperasian menjadi salah satu sorotan publik dewasa ini, sehingga membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. 2) Telah disyahkannya Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembenbtukan Peraturan Perundang-undangan yang memungkinkan pembahasan RUU Perkoperasian dapat dilimpahkan (carry over) pada DPR-RI periode 2019-2024.

Selanjutnya pada hari yang sama juga beredar foto copy surat undangan dari Sekretaris Jenderal DPR-RI untuk Pimpinan DPR-RI dan Anggota DPR-RI mengikuti Rapat Paripurna DPR-RI yang akan diadakan pada 30 September 2019. Salah satu agenda yang dibahas adalah Pembicaraan Tingkat II Pengesahan Keputusan terhadap RUU tentang Perkoperasian. Meski begitu bisa diduga Paripurna itu tak lebih dari ketuk palu untuk menunda RUU Perkoperasian diyahkan menjadi UU.

Menyusul beredarnya foto copy kedua surat ini, telah menimbulkan gejolak dikalangan pegiat koperasi, yang terkesan merasa tidak puas dan kecewa dengan sikap dan pernyataan Menteri Koperasi yang meminta RUU Perkoperasian ditunda untuk tidak disyahkan menjadi UU. Buntutnya muncullah uneg-uneg dan beragam komentar di media sosial yang menghujat dan membully Mmlenteri Koperasi. Media sosial ini antara lain di Gorup WA Pegiat Setjen Dekopin.

Berikut kutipannya :
PALLEVI : Ternyata diujung baru terbuka, walaupun selama ini sudah tercium. Ya ketahuan juga, kalau PDIP tidak setuju RUU Perkoperasian, sehingga dengan menggunakan tangan Menteri Koperasi untuk menunda = membatalkan untuk lanjutan pengesahahan RUU tersebut.

BERLIAN : sudah diduga dan sangat disayangkan kebutuhan orang banyak dikesampingan demi kepentingan politik kelompok dan golongannya, SALMAN SAHMAD : Kita berdoa sehingga menteri yang akan datang lebih jelas ideologi kekoperasiannya dan keberpihakannya kepada ekonomi rakyat.

ABDUL WAHAB : Bukan tidak mungkin kita memainkan strategi baru. Seperti mendesak pemerintah agar mengeluarkan regulasi agar koperasi-koperasi besar yang bergerak diusaha keuangan dan simpan pinjam agar masuk dalam skema pengawasan oleh OJK. Sebab sebagian besar koperasi-koperasi tersebut hanya memanfaatkan Undang-undang tentang Perkoperasian sebagai payung hukum dan menghindar dari Undang-undang tentang Lembaga Leuangan dan Undang-undang tentanbg Perbankan Sedangkan bagi Dekopin sendiri sesungguhnya Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi masih cukup memadai. Ayo Pipnews, kembangkan opini mendesak pemerintah agar KSP dan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi agar diawasi oleh OJK.

NUSIRWAN: Setuju pak Wahab, terutama sekali Credit Union yang berlindung di bawah koperasi dan patut diduga inilah wadah yang menghalangi berlarutnya pengesahan RUU Perkoperasian menjadi Undang-undang Koperasi. Ada hal lain yang lebih mendasar pak. Kita sering membangga-banggakan KSP dengan kapitalisasi cukup besar. Tetapi secara internal kita juga sering mengekritik koperasi-koperasi tersebut, terkait penerapan nilai-nilai dan prinsip koperasi dalam organisasi dan bisnis mereka.

Koperasi-koperasi seperti ini yang sebenarnya gak mau ada regulasi atas
aktivitas mereka masuk dalam Undang-undang. Tapi mereka berlindung di Undang-undang Koperasi dam (mungkin menteri koperasi) agar mereka tidak diawasi oleh OJK.

SALMAN SAHMAD: Dengan belum disahkannya RUU yang baru pengganti UU 25 yang sifatnya sementara. Maka dengan melihat isi UU tersebut pada beberapa aspek masih lemah khususnya terkait KSP, maka oleh karena memang usahanya masuk katagori industri keuangan, boleh juga itu terkait izin usahanya, pengawasan dan pemberin sanksi dibawah kendali OJK. Sehingga ini yang sekaligus mendorong agar KSP dapat bergerak sepadan dengan BPR yang sebenarnya. Kenyataannya selama ini banyak KSP besar beroperasi layaknya BPR. Meskipun begitu karena namanya koperasi, maka tetap nilai-nilai koperasi dan prinsip koperasi harus dijalankan.

ABDUL WAHAB: Ya nanti menjadi tugas Dekopin untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan prinsip koperasi, dan bila perlu melakukan pelatihan bagi aparatur OJK. ISKANDAR HMD : Sependapat, pemerintah mengeluarkan regulasi agar koperasi yang bergerak diusahaikan keuangan dan simpan pinjam masuk dalam skema pengawasan OJK, sehingga operasionalnya diawasi OJK. Tapi ini harus dibuat semacam klarifikasi , misal kalau omset di atas Rp 4,8 miliar dan memiliki anggota di atas 5.00 orang, maka untuk terus dapat berjalan mereka pindah pengawasan dari Kemenkop ke OJK karena sudah masuk katagori koperasi besar. Sedangkan yang di bawah itu dalam pengawasan Kemenkop.

ABDUL WAHAB : Undang-undang 25/1992 ini berbeda dengan Undang-undang 12/1967 tidak ada kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi. Sedangkan dalam Undang-undang Lembaga Keuangan dan Undang-undang Perbankan jelas, bahwa setiasp lembaga keuangan dan perbankan diawasi OJK. Legal standing pengawasan pemerintah yang dalam hal ini dilakukan Deputi Pengawasan Kemenkop sangat lemah. Keberadaan Deputi Pengawasan hanya didasari oleh Perpres dan tupoksinya melalui Kepmen. Mudah banget kalau kita mau batalkan, cukup melalui legal review di MK.

TAUFIK B : Menterinya masuk angin, SALMAN SAHMAD : Aaahh, yang benar kang, jangan-jangan malah ini keluar angin, makanya aromanya sudah terasa menyengat hidung. SALMAN SAHMAD : Ini suratnya juga tanggal 27 September 2019. Apakah mungkin belum sampai sekretaris DPR, sebelum surat sekretaris DPT keluar ya?. Atau surat ini sekadar prosedur agenda yang intinya untuk diketuk palu, bahwa RUU tersebut tidak jadi disahkan. Kita tunggu saja dagelan selanjutnya.

ISKANDAR HMD : Sepertinya sudah diagendakan DPR, perkara surat menteri menjadi masukan, mungkin juga ada interupsi, sebelum agenda disampaikan, ini sekadar analisa. Harusnya Menteri itu mendorong untuk terlaksananya Rapat paripurna untuk mengambil keputusan RUU menjadi UU Perkoperasian, tapi ini malahan menjegal. politik, politik.

TAUFIK B : Semoga pembatalan RUU oleh Menteri Koperasi bukan lantaran kena saweran rentenir, alias ….CAK NASIR : Beginilah kalau dipimpin rezim a-cooperative, sehingga bingung bersikap. NUSIRWAN : Mungkin mereka mengkhawatirkan jikalau RUU Perkoperasian disahkan Dekopin akan populer oleh Gerakan Koperasi dari pada Kementerian Koperasi dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan koperasi dimasa mendatang, SALMAN SAHMAD : Lucu ya negeri kita ini, RUU Perkopersian inisiatif usulan pemerintah, tapi begitu sampai diujung, malah pemerintah yang minta ditunda. Ibarat lagu, kau yang mulai kau yang akhiri. (Yan)

About admin 95 Articles
Eko Priyanto lahir di kota Wonosobo 27 April 1982, Alumni Sistem Informasi disalah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Memulai mengenal pemograman website sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini fokus sebagai profesional Web Design dan menjadi penulis dibeberapa blog tutorial miliknya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.